Pemenuhan Hak Anak Di Merauke Dibahas Dalam RADKLA

Berita » Detail

Berita Utama
23 Nov 2019 08:40
Pemenuhan Hak Anak Di Merauke Dibahas Dalam RADKLA
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke bersama stakeholder dan para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) melakukan rapat pendahuluan penyususnan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RADKLA), Jumat (22/11/2019). RADKLA adalah sebuah proses untuk  Kabupaten Merauke mencoba menata kembali tentang bagaimana pemenuhan hak-hak anak, dan RADKLA ini merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian pemenuhan hak anak.
 
Sejak 2014, Kabupaten Merauke telah dicanangkan sebagai Kota Layak Anak. Melalui RADKLA ini akan menjadi panduan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di dalam menetapkan program dan kegiatan yang memenuhi hak-hak anak. Begitu juga peran dan masukan dari stakeholder yang ada dalam pemenuhan hak anak di Merauke.
 
"Ada 34 indikator yang akan diterjemahkan, itulah yang nanti terintegrasi di dalam dokumen perencanaan pengaturan. Dengan begitu, pemenuhan hak anak bukan hanya kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak saja tetapi kewajiban semua OPD, stakeholder dan media massa," jelas nara sumber, Dr.Indra Kartatai selaku Direktur Lembaga Pengakajian dan  Pengembangan Sumber Daya Pembangunan Semarang, di Lantai Tiga Kantor Bupati Merauke.
 
Ia menyebutkan, indikator kota layak anak mengacu pada klaster pemenuhan hak anak yakni, klaster pemenuhan hak sipil dan kebebasan, pendidikan, kesehatan dan perlindungan khusus untuk anak serta kelembagaan.
 
Merauke menurutnya, sudah ada indikator yang sudah terpenuhi. Selain itu, Kabupaten Merauke mendapatkan apresiasi, karena secara umum di Provinsi Papua, baru Merauke yang memulai untuk berupaya menjadikan kabupaten layak anak. 
 
"Telah dibentuk forum anak daerah dan selanjutnya akan dibentuk forum anak kecamatan atau ditstrik dan kelurahan Forum ini sebagai media untuk mereka berinteraksi, terutama melaporkan kejadian atau kasus yang terjadi pada anak," tutur Indra.
 
Asisten Satu Setda Merauke, Drs. Agustinus Joko Guritno mengatakan, pemenuhan hak anak harus dilakukan secara berkesinambungan dan membutuhkan kerja keras, sinergitas semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, stakeholder, OPD dan semua komponen yang ada di Merauke.
 
"Anak adalah masa depan kita, maka kewajiban kita menjadikan mereka anak-anak yang berkualitas. Anak-anak terlantar di jalanan harus diberi wadah. Kita buktikan sebagai kota layak anak, berarti tidak ada lagi anak-anak yang berkeliaran dalam kondisi yang memprihatinkan," ucapnya.(geet)

Penulis

Kintan Rhapsudyah

staff

Berita yang berhubungan
Komentar

Komentar tidak ada

Silahkan komentar


Dapatkan berita update terbaru
Silahkan mendaftar untuk berlangganan berita, dikirim ke email anda