Lima Bupati Sampaikan Pernyataan Sikap Dukung Pemekaran Provinsi Papua Selatan

Berita » Detail

Berita Utama
28 Nov 2019 07:29
Lima Bupati Sampaikan Pernyataan Sikap Dukung Pemekaran Provinsi Papua Selatan
Asosiasi Bupati Selatan Papua menyampaikan Pernyataan Sikap Pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) dipusatkan di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Rabu (27/11/2019). 
 
Pernyataan sikap tersebut disaksikan Tokoh Masyarakat Selatan Papua, Drs. Johanes Gluba Gebze (JGG) dan tokoh masyarakat lainnya, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan masyarakat dan tamu undangan.
 
Lima kabupaten yang menjadi bagian dari rencana DOB adalah Kabupaten Merauke di deklarasikan oleh Bupati, Frederikus Gebze, Kabupaten Mappi, Cristosimus Agawemu, Kabupaten Asmat, Elisa Kambu, Kabupaten Boven Digoel, Benediktus Tambanob dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Costan Oktemka. 
 
Bupati Meruke, Frederikus Gebze, dalam sambutannya menyampaikan, untuk mendukung  penantian pemekaran daerah otonomi baru yang diperjuangkan selama 17 tahun oleh Tokoh Masyarakat Selatan Papua, Drs. Johanes Gluba Gebze (JGG), serta para pihak di masa sebelumnya, maka selanjutnya, lima putra terbaik di Selatan Papua akan duduk bersama membangun Papua Selatan.
 
"Hari ini kami lima kabupaten mendeklarasikan PPS untuk diakui. Masyarakat Selatan Papua memerlukan wahana dan visi baru untuk maju dan berkembang. Suara ini merupakan langkah pertama, langkah emas, untuk mengubah tatanan hidup di Selatan Papua," kata Freddy.
 
Terkait deklarasi ini, pihaknya sudah menyurat kepada MRP untuk mendapatkan dukungan. Usai deklarasi, tugas selanjutnya, menyiapkan SDM di Papua, honorer dari anak asli Papua diprioritaskan diangkat menjadi PNS. Lima kabupaten, siap bekerjasama membangun, mandiri dan berkompetisi. 
 
Tokoh Masyarakat Papua Selatan, sekaligis pencetus PPS, Drs. Yohanes Gluba Gebze, menceritakan perjuangan awal pemekaran hingga ada signal positif dari pemerintahan pusat.
 
Dikatakan, yang diusulkan sejak awal hanya empat kabupaten, yakni Merauke, Mappi, Boven Degoel dan Asmat. Selanjutnya,  para Bupati dari lima kabupaten diminta untuk menyampaikan permintaan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Papua sebagai satu syarat administrasi yang harus dimiliki. 
 
Termasuk semua syarat lainnya yang belum dilengkapi yang harus segera diurus oleh tim Asosiasi Bupati Selatan Papua. 
 
"Kita mau daerah ini harus defenitif, bukan persiapan. Jangan negeri ini jadi surpulus komentar, tapi jadikan agen-agen perubahaan. Mari kita sama-sama membangun, jangan ribut, berjalan damai saja," tegasnya.
 
Bupati Asmat, mengatakan Kabupaten Asmat sudah melakukan persiapan dan hadir untuk Papua Selatan. Asmat sudah bentuk tim, persiapkan dokumen. Asmat secara keseluruhan seluruh masyarakat menghendaki Provinsi Papua Selatan.
 
Bupati Mappi menyampaikan, hari ini kita menyatukan semangat persaudaraan untuk membawa Papua Selatan menuju Provinsi Papua Selatan. Pertemuan hari ini, kita membahas semua kekurangan untuk segera dilengkapi.
 
"Kita harap dalam waktu tidak terlalu lama segera ke Provinsi menindaklanjuti kekurangan administrasi. Kami akan memberikan sumbangsih untuk bangsa dan negara." 
 
Bupati Boven Degoel mengatakan komitmen bersama untuk PPS harus diwujudnyatakan hingga menjadi defenitif. Orang asli Papua harus berpikir untuk maju ke depan dengan mendukung pemekaran PPS. 
 
Bupati Pegunungan Bintang menyampaikan, memilih masuk ke Selatan Papua adalah sebagai solusi dalam percepatan pembangunan di Pegunungan Bintang. Sebab, selama ini masih daerah tersebut masih terisolir, tertinggal dan biaya hidup sangat mahal.
 
"Bagi kami ini adalah jawaban dari Tuhan atas sulitnya semua pergumulan hidup yang ada di daerah kami."
 
Tingkat kemahalan mempengaruhi seluruh aspek pembangunan di kabupaten tersebut. Bagi mereka, bergabung di PPS adalah jalan keluar terbaik. Sejauh ini kabupaten tersebut merasa kurang mendapat perhatian dalam percepatan pembangunan infra struktur untuk meminimalkan semua tingkat kesulitan di sana.
 
"Kami harap dengan provinsi baru, kami mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah provinsi," ucapnya.
 
Pihaknya menyadari sejak awal perjuangan PPS, Kabupaten Pegunungan Bintang tidak termasuk di dalamnya. Namun, pergumulan tingkat kesulitan yang dialami bertahun-tahun membuat pemerintah dan masyarakat sepakat untuk ikut bergabung setelah ada rekomendasi PPS dari pemerintah pusat.
 
"Kami siap menyesuaikan diri dengan saudara-saudara kami yang ada untuk percepatan pembangunan," tambahannya.
 
Lebih lanjut dikatakan, masih ada pihak atau sekelompok orang Pegunungan Bintang yang tidak menyetujui bergabung di PPS. Meskipun begitu, tujuan mulia ini akan tetap diwujudkan karena untuk kepentingan umum bukan pribadi atau golongan.
 
Sebagai tuan rumah, Bupati Merauke mengatakan siap mendukung pemekaran PPS dan siap menjadikan Kabupaten Merauke sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan.(geet)

Penulis

Kintan Rhapsudyah

staff

Berita yang berhubungan
Komentar

Komentar tidak ada

Silahkan komentar


Dapatkan berita update terbaru
Silahkan mendaftar untuk berlangganan berita, dikirim ke email anda