PT. BIA Merauke Kumpul Para Pihak Bahas Rehabilitasi Areal NKT

Berita » Detail

Berita Utama
21 Feb 2020 14:08
PT. BIA Merauke Kumpul Para Pihak Bahas Rehabilitasi Areal NKT
PT. Bio Inti Agrindo (BIA) melakukan pertemuan dengan para pihak untuk membahas rehabilitasi areal nilai konservasi tinggi (NKT) di PT BIA Merauke, Papua.
 
General Manager PT BIA, Yanto Dawenan, menyebut para pihak ini dengan sebutan PT. BIA Stakeholder Community. Mereka dikumpulkan untuk menerima masukan dan atau menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan NKT.
 
"Kami harapkan ada masukan, serta solusi bersama kalau ditemukan ada masalah atau persoalan yang terjadi demi kemajuan perusahaan dan kenyamanan masyarakat sekitarnya,"pinta Yanto dalam sambutannya di Halogen Hotel Merauke, Kamis (20/02/2020).
 
Lanjut Yanto, hal ini dilakukan karena perusahaan ingin kegiatan dalam bidang perkebunan kelapa sawit di Merauke selalu mendapatkan dukungan positif dari masyarakat adat dan semua stakeholder dengan tetap menjaga nilai-nilai pada satu kawasan.
 
Selain itu, PT. BIA juga harus tetap memperhatikan dan menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi yang dapat berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan iklim di tingkat lokal, sebagai daerah tangkapan air, habitat bagi spesies yang terancam punah, ataupun merupakan tempat bermukim dan tempat sakral bagi masyarakat asli 
yang hidup di dalam dan di sekitar hutan.
 
Bersama para pihak ini sebagai pemantau apakah di areal nilai konservasi tinggi itu sudah dipelihara atau ditingkatkan oleh perusahaan atau belum.
 
Asisten 1 Sekda Kabupaten Merauke, Sunarjo, S. Sos yang juga hadir membuka kegiatan tersebut mengatakan, pemerintah daerah dan semua pihak punya kewajiban melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap investasi.
 
Ketika ada masalah, Sunarjo berharap segera diselesaikan dengan semua pihak yang terkait. Terutama dengan masyarakat adat sekitar perusahaan.
 
"Masalah jangan dibiarkan tapi segera carikan jalan keluar. Diskusi ini harus ada hasil. Investasi harus berkontribusi kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Hak dan kewajiban harus diperhatikan," tandas Sunarjo.(geet)
 
 
 
 

Penulis

Kintan Rhapsudyah

staff

Berita yang berhubungan
Komentar

Komentar tidak ada

Silahkan komentar


Dapatkan berita update terbaru
Silahkan mendaftar untuk berlangganan berita, dikirim ke email anda