Menggunakan Data Penduduk 2011, Banyak Warga Belum Tercover Bansos Kemensos

Berita » Detail

Berita Umum
01 Aug 2020 15:19
Menggunakan Data Penduduk 2011, Banyak Warga Belum Tercover Bansos Kemensos
Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Ir. Benny Latumahina dan Wakil Ketua, Almaratu Solikah menggelar pertemuan bersam para lurah dari delapan kelurahan di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Kamis (30/7/2020) di ruang kerja ketua dewan.
 
Pertemuan membahas tentang permasalahan bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementrian Sosial maupun bantuan sembako yang belum menyasar pada masyarakat dengan kategori ekonomi lemah maupun yang terdampak Covid-19.
 
Sesuai laporan yang dihimpun dewan, masih banyak orang asli Papua (OAP) baik asli suku Marind atau pendatang yang tidak masuk dalam data penerima bantuan tersebut di atas. Kendala pertama adalah menyangkut data yang bersumber dari identitas, yakni KK maupun KTP.
 
Benny Latumaina mengatakan, pihak kelurahan sudah berusaha untuk memberikan data terbaru penerima, hanya saja tidak berhasil untuk diakomodir di tingkat pusat. 
 
"Kita harapkan Dinas Sosial mencarikan solusi agar penginputan data terbaru bisa dilakukan yang selama ini sulit bagi kelurahan untuk menginput," ucap Benny kepada wartawan.
 
Dinas Sosial Kabupaten Merauke diharapkan menginput data terbaru ke Kementrian Sosial, karena penerima bantuan yang tengah berjalan selama ini hanya berpatokan pada data penduduk pada 2011.
 
"Sampai sekarang masih menggunakan data 2011, data ini blm diupdate dan kemungkinan data tersebut sudah ada yang meninggal, sudah memiliki pekerjaan. Kita minta Dinas Sosial bersinergi dengan seluruh lurah untuk mengecek data warga yang seharusnya menerima bantuan sosial," pinta Benny.
 
Menurut Benny, data penduduk ini akan berpengaruh pada data Dirjenduk pusat, dan secara politik akan berdampak pada jumlah kursi di dewan.
 
"Merauke yang seharusnya 35 kursi, akhirnya masih 30 kursi karena jumlah penduduk tidak valid, akhirnya kita tetap dengan 30 kursi. Untuk itu, dalam waktu dekat kita akan berdiskusi dengan Disduk Capil masalah pendataan penduduk," ujarnya.
 
Selain itu, ada solusi lain yang diusulkan dewan yakni dewan akan mendorong Pemda Merauke agar ke depannya menyiapkan dana cadangan bagi masing-masing kelurahan. 
 
Tujuannya, dana itu akan digunakan untuk mengcover warga yang tidak tercover sebagai penerima bantuan baik dari pusat maupun daerah entah dalam bentuk uang atau berupa sembako.(geet)

Penulis

Kintan Rhapsudyah

staff

Berita yang berhubungan
Komentar

Komentar tidak ada

Silahkan komentar


Dapatkan berita update terbaru
Silahkan mendaftar untuk berlangganan berita, dikirim ke email anda