Rapar Koordinasi (Rakor) pelimpahan kewenangan program dan pergeseran anggaran Panitia Besar PON XX Papua 2021 kepada Sub PB PON Kabupaten Merauke belum mendapatkan hasil kesepakatan.

Alhasil, Rakor yang dilaksanakan selama dua hari sejak 22-23/06 di Belafiesta Merauke diskors sementara. 

"Dari hasil sementara, masih ada beberapa kewenangan yang belum diberikan secara tegas kepada Klaster Merauke. Sehingga rapat kita skors, supaya PB PON bisa membahas itu, agar kita bisa melaksanakan rapat berikut untuk ada kesepakatan," terang Ketua Harian Sub PB PON Papu Klaster Merauke, Eleanor D. Dumatubun kepada wartawan.

Kewenangan yang dimaksud seperti pengelolaan konsumsi, perekrutan SDM yang tidak diterima karena direkrut oleh PB PON.

"Kalau bisa konsumsi dikelola oleh Klaster Merauke, karena dampak ekonomi bisa dirasakan masyarakat Merauke," tutur Dumatubun.

Begitu pula dengan perekrutan SDM, daerah harapkan harus direkrut di Merauke bukan PB PON.

Perihal anggaran menurutnya tidak ada masalah, namun belum mengetahui berapa besarannya. Dumatubun berharap besaran anggaran akan diberikan sesuai kebutuhan rill di daerah.  

Namun, lanjut Eleanor, apapun kendala yang dihadapi, sebagai tuan rumah harus optimis dan tetap siap untuk mensukseskan pelaksanaan PON Papua sesuai Instruksi Presiden.

"Sebagai tuan rumah yang baik, pasti kita selesaikan penyelenggaraan PON ini dengan baik. Kita akan mencari komunikasi terbaik untuk mensukseskannya," pungkasnya. (Get)