Berita Utama

Tiga Instansi Pemprov Papua Selatan dan MRPS Lakukan Rakor Bahas Poin Ini

Merauke - Rapat koordinasi (Rakor) tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat Provinsi Papua Selatan bersama pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) membahas tentang persiapan penerimaan formasi CPNS TA 2024, penetapan peraturan hak-hak keuangan dan ketentuan pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan bagi MRPS.

Rakor diselenggarakan di Swiss Bell Merauke, Selasa (21/5/2024) ini diawali dengan penyampaian dari Ketua MRPS Damianus Katayu bahwa MRPS menerima banyak pertanyaan dari masyarakat terkait penerimaan CPNS dan sekolah kedinasan yang dilakukan pemerintah, dan bagiamana MRP ikut mengawal prosesnya. 

"Sehingga penyelenggara pemerintahan perlu ada koordinasi terkait sekolah kedinasan dan mekanisme CPNS bagi orang asli Papua (OAP), dan bagaimana peran MRPS untuk ikut mengawal di dalamnya," ucap Damianus. 

Kepala BKPSDM Papua Selatan, Albert Rapami menyampaikan khusus untuk beberapa penerimaan sekolah kedinasan hanya IPDN yang ada formasi OAP untuk tahun 2024 sementara pada sekolah kedinasan lain tidak punya formasi OAP. Peran MRPS adalah bagaimana menetapkan di dalam salah satu persyaratan IPDN yakni blanko surat keterangan sebagai orang asli Papua, sehingga perlu dibuat mekanisme untuk mengeluarkan surat keterangan OAP tersebut. 

"Kami tidak masuk dalam proses bagaimana menetapkan kriteria OAP ini dan kami tinggal menerima suratnya saja," tutur Albert. 

Tahun 2023, IPDN Papua Selatan mendapat 7 kuota untuk OAP sedangkan 2024 alokasinya naik menjadi 19 orang dengan rincian masing-masing kabupaten cakupan Papua Selatan 2 orang dan 11 dari provinsi. Dari kuota 11 ini terbagi OAP 6 orang dan non OAP 5 orang. "Sehingga kami sangat mengharapkan dukungan bapak ibu untuk proses surat dan kita kawal semua karena seleksi IPDN masih dilakukan di Jayapura," kata Albert. 

Ia menambahkan, untuk sekolah kedinasan akan difasilitasi pemerintah, hanya saja partisipasi OAP sangat minim dalam sekolah kedinasan yang lain karena lebih banyak memilih IPDN. 

Poin berikut, perihal penerimaan CPNS, Albert Rapami menyebut tahun 2024 Provinsi Papua Selatan mendapat alokasi 1000 orang untuk formasi kesehatan 50 orang dan tenaga teknis 950 orang. "Proses sudah berjalan. Kita saat ini sudah sampai tahap usulan formasi ke BKN dan sudah ditetapkan formasinya. Pak Pj gubernur punya keinginan penerimaan CPNS tahun ini untuk Provinsi Papua Selatan 80 persen OAP dan 20 persen non OAP."

Lebih lanjut disampaikan, bahwa sebelum ikuti seleksi para calon harus dilatih dahulu atau mengikuti pra seleksi sehingga khusus OAP diharapkan mampu menyesuaikan diri dan punya persiapan yang matang. "Tahap dan jadwal belum disampaikan dari pusat sementara masih persiapan syarat-syarat umum. Syaratnya akan diumumkan secara resmi setelah diskusi masukan dari MRPS," pungkas Albert. 

Tahun ini juga, lanjut Albert, bahwa Pemrov memfasilitasi PNS ikuti program S2 kerjasama dengan Universitas Musamus Merauke dan S1 dengan Stisipol Yaleka Maro. Sejak 2023 sudah 60 orang diikutkan dalam 8 sekolah kedinasan, namun sebelum itu dilakukan sosialisasi di empat kabupaten cakupan. Dalam sesi tanya jawab, diberikan kesempatan peserta mendapatkan informasi seputar sumber dana, kuota bagi OAP dan kebijakan khusus untuk mendorong pembangunan SDM OAP agar mampu bersaing dan ikut berperan membangun daerahnya di bidang birokrasi pemerintah.(Get)