Merauke - Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3KOKP) Provinsi Papua Selatan Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd, M.Si, MRSC mengutarakan bahwa penanganan masalah banjir di wilayah Merauke perlu segera dilakukan tindakan preventif/antisipasi terhadap perlindungan hutan untuk jangka panjang.

Artinya, segala aktifitas pertanian, perkebunan atau penggunaan lahan boleh dilakukan namun harus diawali dengan kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) karena semua aspek lingkungan beserta dampaknya wajib diperhatikan.

"AMDAL yang baik, itu benar-benar memberikan kajian ilmiah sehingga dampak dari setiap aktivitas yang dilakukan akan jelas kajian, bagaimana tindakan preventif, dan bagaimana dampak terhadap masyarakatnya," terang Ketua BP3OKP Papua Selatan di Merauke, Jumat, (24/5/2024).

Tidak dipungkiri bahwa Provinsi Papua Selatan membutuhkan investor untuk berinvestasi di wilayah selatan, namun sebelum aktivitas dilakukan didahului dengan kajian AMDAL. Kehadiran investor untuk menanamkan modal, juga memberikan manfaatnya bagi daerah adalah berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Papua Selatan dan dari peningkatan PAD itu dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

"Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas yang sudah terjadi tinggal kita evaluasi seperti apa ke depannya baik pemerintah bersama teman-teman yang ahli dalam bidang kajian AMDAL dan masyarakat untuk kita duduk bersama. Supaya kita bisa evaluasi untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang," urai Yoseph. 

Semisal ada pabrik yang beroperasi dalam skala besar, maka penting ada fungsi kontrol melihat semua faktor mulai drainase pembuangan yang dampaknya tidak mencemari atau merusak ekosistem sekitar terutama kenyamanan dan kelangsungan hidup masyarakat sekitar. 

"Inilah kajian ilmiah yang kita lakukan, karena banjir selalu akan terjadi ketika kita tidak melakukan antisipasi dan memproteksinya dengan baik seperti membuat drainase yang sesuai dan juga memperhatikan faktor-faktor lainnya," sambung Ketua BP3OKP. 

Langkah berikut, lanjut Yoseph, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali yakni hutan yang sudah gundul agar dapat berfungsi dengan baik yakni sesuai dengan peruntukkannya lagi. Tujuannya dengan tanaman pohon maka ketika musim penghujan, tidak terjadi pengikisan tanah yang berlebihan, terjadi penyerapan atau resapan yang maksimal selanjutnya tidak genangan air atau banjir yang merugikan makhluk hidup. 

Yoseph Yanawo Yolmen menambahkan bahwa masalah banjir Merauke sudah ditindaklanjuti ke pemerintah pusat dengan harapan ada perhatian pemerintah pusat terhadap aktivitas yang terjadi di daerah Papua Selatan.

"Ini pekerjaan besar bagi kita sebagai pejabat dan kepala daerah untuk kita mengkaji kembali, baik gubernur, MRP, bupati, BP3OKP dan tokoh agama, masyarakat dan tokoh adat agar ada solusi ke depannya."

Di lain sisi, terjadi abrasi di beberapa titik di pantai Papua Selatan khususnya Pantai Lampu Satu. BP3OKP sudah meninjau dan juga mengevaluasi konstruksi bangunan penangkal ombak sehingga wilayah pantai menjadi produktif dapat dinikmati masyarakat. Ketika ada aktivitas di sana, OPD terkait juga menggenjot di bidang ekonomi dan pariwisata sehingga ada impact pajak ke daerah.

"Kami dari BP3OKP akan selalu memfasilitasi segala persoalan yang ada di daerah dan disampaikan ke pusat untuk ditindaklanjuti oleh kementerian terkait dan hal itu sudah kami lakukan. Seperti kemarin kami lakukan kunjungan ke Mappi, Asmat dan Boven Digoel ada masalah rumah sakit, transportasi dan kami akan pleno bersama dengan Bapak Wapres. Kami juga perjuangan masalah kusi afirmatif DPR dan DPD RI bagi OAP sedang kami perjuangkan," tuturnya.(Get)