Merauke - Sejumlah agenda penting telah dilakukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Provinsi Papua Selatan yang telah dibahas dalam pleno antara enam anggota BP3OKP dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. 

Dalam pertemuan yang dilakukan 27 Mei 2024 itu, enam anggota BP3OKP memaparkan kinerja selama satu tahun sejak dilantik 2023 lalu. Salah satunya, dilaporkan kegiatan positif yang sudah dilakukan BP3OKP yaitu BP3OKP berkontribusi untuk Papua secara keseluruhan dengan mendorong terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2023 yang memproteksi para guru kontrak yang sudah berumur 40 ke atas masih bisa diangkat sebagai ASN. 

Terhadap guru kontrak diberikan tugas belajar ketika sudah diangkat. Kemudian, pendidikan berpola asrama bekerjasama dengan Kementrian Agama, dan di dalam regulasi yang sama juga mengatur untuk sekolah tinggi dengan dua program studi yakni PGSD dan PAUD. 

"Ini salah satu contoh kinerja positif dari BP3OKP. Selain itu juga dalam pleno itu kami dari Papua Selatan laporkan kepada Bapak Wapres terkait kunjungan kerja di empat kabupaten. Terutama Asmat dan Mappi tentang kendala transportasi laut untuk bisa mengcover tenaga guru dan kesehatan pada saat kunjungan ke daerah. Karena kondisi saat ini yang terjadi mereka sewa long boot itu sangat mahal sehingga kami dari BP3OKP berinisiatif menyampaikan itu dan Bapak Wapres minta kepada Menteri Bapenas, Mendagri dan Menteri Keuangan untuk segera prioritaskan pengadaan kapal. Kapasitas kapal hingga 30 orang dan tahun ini segera direalisasikan," ucap Ketua BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Yoseph Yanawo Yolmen, S. Pd, M. Si, MRSC di Swissbel Merauke, Rabu (5/5/2024). 

Selain itu, BP3OKP telah menindaklanjuti persoalan demo yang dilakukan para guru ASN di Merauke belum lama ini terkait aturan Perpres nomor 106. Pemerintah pusat akan mereview kembali dan status guru SMA dan SMK akan dikembangkan kepada provinsi. "Dan kami menindaklanjuti surat dari Pj Gubernur Papua Selatan tanggal 23 Oktober 2023 dan kami diskusikan kepada pak Wamen dan menjadi perhatian khusus," sambungnya. 

Lanjut kata Yoseph Yanawo Yolmen bahwa tugas utama BP3OKP adalah sinkronisasi, harmonisasi, perencanaan dan evaluasi tentang keuangan daerah sebagaimana dipertegas lagi oleh Wapres saat kunjungan kerja di Papua Selatan. BP3OKP punya peran penting untuk pembangunan Provinsi Papua Selatan. Sesuai Perpres 121 Pasal 4 b bahwa BP3OKP terlibat dalam mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran daerah. Sehingga perintah langsung dari Wapres adalah BP3OKP akan turun bersama dengan BPKP dan keuangan untuk evaluasi perencanaan secara total baik kabupaten maupun provinsi. 

"Kami akan lihat bagaimana penggunaan anggaran, dan apa yang sudah dilakukan, baik fisik maupun non fisik sehingga tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," tutur Yoseph.(Get)