Merauke - Pemerintah Kabupaten Merauke mendorong pembentukan satu posko terpadu untuk mengoordinasikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Papua Selatan. 

Posko tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi seluruh instansi agar penanganan di lapangan lebih cepat, efektif, dan terarah.

Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze menyampaikan, rencana pembentukan posko terpadu itu akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur Papua Selatan dan dikoordinasikan dengan jajaran TNI, termasuk Pangdam, sehingga penanganan karhutla di wilayah selatan Papua dapat dilakukan dalam satu sistem koordinasi.

“Supaya di Papua Selatan ini ada satu posko saja yang mengoordinasikan semua kegiatan penanganan karhutla. Dengan begitu, seluruh langkah yang dilakukan bisa lebih terarah dan dipimpin langsung oleh pimpinan kita, Bapak Gubernur dan Bapak Pangdam,” ujarnya dalam pertemuan bersama sejumlah pemangku kepentingan di Lantai 3 kantor bupati setempat, Selasa, (20/10/2026) sore.

Ia menjelaskan, selama ini pemantauan titik api dan penanganan dampak karhutla telah dilakukan oleh masing-masing instansi. Pengiriman bahan makanan dan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang membutuhkan juga telah berjalan.

Namun, berbagai upaya tersebut dinilai perlu diperkuat melalui satu tim terpadu yang memiliki mekanisme koordinasi jelas dan dapat bergerak cepat ketika situasi darurat terjadi.

“Selama ini koordinasi tetap berjalan melalui instansi masing-masing, hanya belum tergabung dalam satu tim khusus. Untuk penanganan karhutla ini, kita membutuhkan satu tim yang bisa bergerak cepat agar pekerjaan lebih efektif,” jelasnya.

Menurutnya, pembentukan satu posko terpadu juga penting untuk menghindari tumpang tindih tugas dan menyederhanakan koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan tanpa harus membentuk terlalu banyak tim dengan fungsi yang sama.

Sebelum posko tersebut dioperasikan, pemerintah daerah akan menyampaikan rencana pembentukannya kepada Gubernur Papua Selatan untuk memperoleh arahan lebih lanjut. Setelah koordinasi dilakukan, informasi mengenai langkah penanganan karhutla juga akan disampaikan melalui konferensi pers bersama agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan terkoordinasi.

Baca Juga: Tahun 2027 Dana Desa di Merauke Diperkirakan Berkurang Hingga 90 Miliar

Melalui pembentukan posko terpadu ini, diharapkan pemantauan titik api, penanganan kebakaran, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak dapat berjalan lebih terintegrasi. Sinergi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, TNI-Polri, dan instansi terkait menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla di Papua Selatan.(Get)