Merauke - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot mengakui bahwa sejumlah fasilitas Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) dan infrastruktur air bersih di berbagai kampung yang tidak lagi berfungsi, bahkan terkesan mangkrak.

Salah satu persoalan utama yang menyebabkan fasilitas tersebut tidak berfungsi adalah minimnya anggaran pemeliharaan setelah pembangunan selesai dan fasilitas diserahkan kepada pemerintah kampung atau masyarakat setempat.

Kata Leo, pembangunan SPAM dan fasilitas air bersih selama ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Merauke maupun bantuan dari balai. Namun, setelah fasilitas dibangun, keberlanjutan operasional dan pemeliharaannya masih menjadi tantangan tersendiri.

“Sering kali yang terjadi adalah kita tidak menyiapkan dana pemeliharaan atau anggaran pemeliharaan,” ungkap Leo, Rabu, (21/10/2026). 

Pembangunan infrastruktur air bersih, terutama yang menggunakan teknologi dan mesin, membutuhkan biaya perawatan secara berkelanjutan. Tanpa dukungan anggaran pemeliharaan yang memadai, fasilitas yang telah dibangun berpotensi mengalami kerusakan dan akhirnya tidak dapat dimanfaatkan masyarakat.

Selain persoalan anggaran, juga lemahnya pengawasan dan pendampingan terhadap masyarakat yang bertanggung jawab mengelola fasilitas di tingkat kampung turut menjadi kendala.

Sejumlah laporan yang diterima menyebutkan, komponen penting seperti pipa, keran, hingga mesin penggerak tidak lagi tersedia atau mengalami kerusakan. Kondisi tersebut semakin sulit ditangani karena keterbatasan tenaga lokal yang memiliki kemampuan teknis untuk melakukan perbaikan.

Padahal, fasilitas air bersih yang dibangun menggunakan sistem penggerak mesin maupun tenaga surya tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di kampung-kampung.

Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Merauke akan memerintahkan Kepala Bidang Cipta Karya untuk turun langsung ke lapangan guna mengecek kondisi riil SPAM dan fasilitas air bersih yang dilaporkan tidak berfungsi.

Pengecekan ini diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan, memastikan kondisi sarana yang masih dapat dimanfaatkan, serta mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan dan kebijakan lanjutan agar fasilitas yang telah dibangun dapat kembali berfungsi.

Leo berharap, persoalan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih dapat menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun pemerintah kampung dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Keberadaan fasilitas SPAM yang berfungsi dengan baik dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap air bersih yang layak. 

Baca Juga: Dua Napi Kabur dari Lapas Merauke Masih DPO

Selain menunjang kebutuhan sehari-hari, ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu faktor pendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menekan angka stunting di Kabupaten Merauke.(Get)