Merauke - Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan pentingnya data yang berkualitas, valid, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Ketersediaan data yang akurat dinilai menjadi kunci agar program pembangunan berjalan tepat sasaran dan tepat guna.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis Apolo Safanpo yang dibacakan Staf Ahli Gubernur, Sucahyo, saat membuka Forum Satu Data Provinsi Papua Selatan Tahun 2026 di Aula Hotel Panda, Merauke, Selasa, (13/10/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Selatan bersama Tim SKALA.

Dalam sambutannya, Apolo menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN).

Ia juga menyebutkan bahwa DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Satu Data Indonesia pada 6 Oktober 2026.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Papua Selatan, serta Surat Keputusan Gubernur tentang Forum Satu Data Provinsi Papua Selatan.

“Melalui Forum Satu Data, setiap pemangku kepentingan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi guna mengimplementasikan Satu Data secara efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Apolo menjelaskan, Forum Satu Data memiliki peran strategis dalam mengonsolidasikan data perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Karena itu, setiap tahapan pengelolaan data harus dilakukan secara cermat, mulai dari perencanaan, penyusunan daftar data, pengumpulan, penginputan, hingga penyebarluasan.

Melalui proses tersebut, data yang tersedia diharapkan benar-benar valid dan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam penyelenggaraan Satu Data di Papua Selatan.

Menurutnya, Bapperida berperan sebagai Sekretariat Data yang menghubungkan kebutuhan data dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Sementara itu, Dinas Kominfo menjalankan fungsi walidata serta mendukung pengelolaan dan pertukaran data sesuai kewenangannya.

“Keselarasan Bapperida dan Dinas Kominfo, disertai dukungan pembina data dan produsen data, menjadi prasyarat bagi tersedianya data yang relevan, berkualitas, dan dapat dimanfaatkan lintas sektor,” katanya.

Lebih lanjut, Apolo menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah melaksanakan kick-off Portal Satu Data Indonesia PASSTI pada 28 September 2026.

Melalui portal tersebut, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan menyediakan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kemudian diinput ke dalam sistem.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, ia meminta Bapperida selaku Sekretariat Data bersama walidata di Dinas Kominfo memberikan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan kepada seluruh OPD. Pendampingan ini diperlukan untuk memastikan penginputan data tahun 2026 berjalan dengan baik sekaligus mempersiapkan daftar data untuk tahun 2027.

“Setiap OPD wajib menyediakan data-data terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Data-data tersebut harus segera diinput ke dalam Portal PASSTI,” tegasnya.

Apolo juga mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dalam membangun tata kelola data yang terpadu dan berkelanjutan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kominfo Provinsi Papua Selatan, Bapperida Provinsi Papua Selatan, dan Tim SKALA yang telah mempersiapkan pelaksanaan forum tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Selatan, Nugroho Asrianto, mengatakan Forum Satu Data Provinsi Papua Selatan Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni Selasa hingga Rabu (13–14 Oktober 2026), dengan melibatkan para walidata pendukung sebagai peserta.

Baca Juga: Gubernur Apolo Safanpo Minta Generasi Papua Manfaatkan Kesempatan Pendidikan Dengan Baik

Melalui forum ini, diharapkan koordinasi antarperangkat daerah semakin kuat, kualitas pengelolaan data meningkat, serta pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Selatan.(Get)