Merauke - Pemerintah Kabupaten Merauke mengalokasikan bantuan dana hibah sebesar Rp13.264.652.000 kepada 76 penerima yang terdiri atas organisasi keagamaan, yayasan, dan berbagai kelembagaan di Kabupaten Merauke.

Penandatanganan dan penyerahan bantuan hibah secara simbolis tersebut dilaksanakan Jumat, (13/11/2026) di Auditorium Kantor Bupati Merauke.

Bantuan hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 ini diperuntukkan bagi pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana serta prasarana rumah ibadah, termasuk mendukung berbagai kegiatan yayasan dan kelembagaan.

Berdasarkan rincian penerima, bantuan tersebut dialokasikan kepada lima kelompok agama dan kelembagaan, yakni Katolik sebanyak 26 penerima, Kristen 24 penerima, Islam 24 penerima, Hindu satu penerima, serta Buddha dua penerima.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Merauke dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening masing-masing organisasi atau panitia penerima hibah sesuai data administrasi dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan tersebut, penyerahan dilakukan secara simbolis kepada enam orang perwakilan, terdiri atas lima perwakilan unsur keagamaan dan satu perwakilan yayasan atau kelembagaan. Seluruh penerima telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Merauke Nomor 2025 Tahun 2026.

Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada lima kelompok agama atas kontribusi positif dalam mendukung pembangunan daerah dan bangsa.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik seperti jalan, irigasi, sekolah, dan puskesmas, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan mentalitas dan spiritualitas masyarakat.

Ia mengatakan, rumah ibadah memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar tempat melaksanakan kegiatan peribadatan. Rumah ibadah juga menjadi pusat pendidikan moral, penguatan nilai-nilai budaya, pembinaan kebersamaan, serta penumbuhan kepedulian sosial.

"Karena itu, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana serta prasarana rumah ibadah perlu mendapatkan perhatian bersama agar umat dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan aman, nyaman, tertib, dan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa," ujarnya.

Yoseph menjelaskan, pemberian bantuan hibah harus melalui proses verifikasi dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, setiap permohonan bantuan yang masuk, baik melalui Bupati, Wakil Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), maupun Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), harus diperiksa terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai penerima.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak dapat mengakomodasi seluruh permohonan secara langsung tanpa mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan skala prioritas pembangunan.

"Kalau ada 300 atau bahkan beberapa ratus permohonan yang masuk, semuanya harus diverifikasi terlebih dahulu. Mengapa? Karena kita harus menyesuaikan pemberian bantuan dengan kemampuan keuangan daerah," jelasnya.

Bupati juga memaparkan bahwa ruang fiskal Kabupaten Merauke harus dibagi untuk memenuhi berbagai kewajiban belanja daerah, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, belanja pegawai, dan dana kampung.

Ia menyebutkan, alokasi pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sekitar 30 persen. Selain itu, terdapat kebutuhan belanja pegawai serta alokasi dana kampung yang turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus cermat menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas, termasuk dalam mengalokasikan bantuan hibah dan bantuan sosial.

"Kita harus melihat secara cermat dari sisi besaran anggaran, mana yang harus kita dahulukan dan mana yang harus kita tahan. Harapan kita, seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersentuh dengan baik melalui proses verifikasi yang cermat dan bertanggung jawab," katanya.

Yoseph juga mengakui bahwa kemampuan keuangan setiap daerah berbeda-beda. Salah satu faktor yang memengaruhi kapasitas fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi.

Menurutnya, Merauke patut bersyukur karena masih memiliki wajib pajak yang taat menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, investasi juga menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat fiskal daerah, sehingga perlu didukung melalui pembinaan dan edukasi kepada masyarakat.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat membangun sinergi dan saling mendukung agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke berjalan dengan baik.

Terkait bantuan yang diserahkan, Bupati menegaskan bahwa dana hibah tersebut harus dimanfaatkan sesuai proposal yang telah diajukan masing-masing penerima.

Ia menyampaikan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian penerima hibah. Pertama, menggunakan dana secara bertanggung jawab dan tidak menyimpang dari peruntukan dalam proposal.

Kedua, pelaksanaan pembangunan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana harus memperhatikan kualitas agar manfaat bantuan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Ketiga, seluruh penerima wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jangan sampai apa yang diajukan berbeda dengan apa yang dilaksanakan. Saya berharap dana tersebut digunakan sesuai permohonan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah," tegasnya.

Bupati berharap bantuan hibah tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi organisasi atau lembaga penerima, tetapi juga membawa dampak positif bagi umat dan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Baca Juga: KKP dan BPJS Ketenagakerjaan Bersinergi Lindungi 318 Nelayan Kecil di Merauke

Menurutnya, nilai bantuan bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang diberikan, melainkan dari manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.(Get)