Merauke - Pemerintah Kabupaten Merauke bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan sejumlah instansi terkait memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan yang diperkirakan menjadi tantangan pada periode 2026-2027.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), instansi terkait pengelolaan sumber daya air, Kementerian Kehutanan, TNI/Polri, serta jajaran pemerintah daerah.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Merauke, Florentinus Suhono Suryo selaku pemandu rapat, menyampaikan bahwa kebakaran yang berlangsung selama kurang lebih lima setengah bulan telah menimbulkan kabut asap cukup parah di Kabupaten Merauke.

Dampak asap terlihat pada siang hingga sore hari, ketika lapisan asap menutupi cahaya matahari dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan warga serta keselamatan penerbangan.

Untuk itu, Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta rapat, termasuk unsur Forkopimda, para kepala distrik, Kapolres Merauke, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, baik instansi vertikal maupun perangkat daerah, serta dukungan masyarakat.

Kesempatan tersebut, Bupati meminta agar langkah antisipasi tetap dilakukan sejak dini, baik di kawasan perkotaan maupun distrik-distrik, terutama di wilayah permukiman, lahan pertanian, dan kawasan hutan yang rentan terbakar.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran lahan secara sembarangan di tengah kondisi cuaca panas.

Pihak BMKG setempat dalam pemaparan kondisi cuaca dan kebakaran, disampaikan bahwa sejumlah wilayah di Papua Selatan menghadapi jumlah titik panas (hotspot) yang tinggi.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, Kabupaten Merauke tercatat memiliki sekitar 5.543 titik panas, tertinggi dari tiga kabupaten lain di Papua Selatan. 

Data tersebut perlu ditelusuri kembali sumber, periode pencatatan, dan cakupan wilayahnya untuk memastikan keseragaman sebelum dipublikasikan. Titik panas juga merupakan indikator yang terdeteksi melalui pemantauan, sehingga tidak serta-merta menunjukkan jumlah kejadian kebakaran yang telah terkonfirmasi.

Penyebaran asap di Papua Selatan didominasi oleh kebakaran yang terjadi di wilayah setempat, meskipun kemungkinan kiriman asap dari daerah lain juga menjadi perhatian. Pergerakan angin dari barat daya pada pagi hari dan dari arah barat pada siang hingga sore hari turut memengaruhi pola penyebaran asap.

Meski tingkat kepadatan asap di Merauke terkadang tidak terlihat sepekat di sejumlah wilayah lain, dampaknya mulai dirasakan pada aktivitas penerbangan. Dalam beberapa hari terakhir, penerbangan dilaporkan mengalami gangguan akibat terbatasnya jarak pandang. Bahkan, jarak pandang di sejumlah lokasi dilaporkan hanya sekitar satu kilometer.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena keselamatan penerbangan bergantung pada pemenuhan persyaratan jarak pandang dan kondisi operasional di bandara. Oleh karena itu, pemantauan serta koordinasi dengan pihak terkait penerbangan perlu terus ditingkatkan.

Kualitas udara di sejumlah wilayah, khususnya Distrik Semangga, juga menjadi perhatian. Kepadatan asap berpotensi menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Sebagai salah satu upaya penanganan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) diharapkan dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan, sepanjang kondisi atmosfer mendukung pelaksanaannya.

Namun, pelaksanaan operasi tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan bibit awan yang memenuhi persyaratan untuk penyemaian. Berdasarkan prakiraan yang disampaikan dalam rapat, peluang munculnya bibit awan menjelang akhir Oktober perlu terus dipantau.

Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga dinilai penting untuk memperkuat dukungan penanganan, terutama bagi Kabupaten Merauke yang menghadapi dampak kebakaran dan sebaran asap cukup serius.

Pemantauan titik panas, arah pergerakan angin, perkembangan cuaca, serta kualitas udara akan terus dilakukan sebagai dasar menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Baca Juga: Kerusuhan Lapas Merauke, Kantor Terbakar, Keberadaan Sejumlah Napi Belum Dipastikan

Melalui koordinasi lintas instansi, pemerintah daerah berharap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mengantisipasi dampak kekeringan pada periode 2026-2027. Langkah tersebut diperlukan untuk melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, dan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas sosial maupun pelayanan publik, termasuk transportasi udara.(Get)