Merauke - Kegiatan belajar mengajar (KBM) di TK Negeri Pembina Merauke hingga kini belum kembali berjalan normal akibat pemalangan sekolah yang dilakukan keluarga yang mengklaim sebagai pemilik ulayat sejak Jumat, 9 Oktober 2026.
Pemalangan dilakukan pada siang hari setelah anak-anak menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Sejak saat itu, aktivitas belajar mengajar secara tatap muka di sekolah terhenti hingga memasuki November, atau sudah lebih dari satu bulan.
Kepala TK Negeri Pembina Merauke, Lusia Leftungun, S.Pd., mengatakan pemalangan tersebut merupakan kali ketiga terjadi di sekolah yang dipimpinnya. Sebelumnya, pemalangan juga pernah terjadi pada Desember dan Januari.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan sengketa tanah. Pihak sekolah bahkan telah menerima surat terkait proses persidangan, dan Bupati Merauke, kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan kepala sekolah disebut sebagai pihak tergugat.
“Sudah tiga kali pemalangan. Sebelumnya bulan Desember dan Januari, kemudian kemarin bulan Oktober,” ujarnya dalam sela-sela pertemuan antara orangtua murid dan para guru di salah satu rumah guru di Kelapa Lima, Sabtu, (21/11/2026).

Dikatakan, berbagai upaya telah dilakukan pihak sekolah bersama guru-guru dan orang tua murid untuk mencari penyelesaian. Mereka telah menemui Bupati Merauke di Bapeda dan mendapat penyampaian bahwa persoalan tersebut akan ditindaklanjuti serta telah dikuasakan kepada kepala dinas.
Namun, setelah menunggu beberapa hari tanpa perkembangan yang dirasakan, pihak sekolah kembali mendatangi dinas terkait. Mereka juga telah bertemu bagian perizinan, serta melakukan pertemuan dengan kepala dinas bersama ketua komite sekolah.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang memungkinkan kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung di sekolah.
Untuk mengantisipasi agar anak-anak tetap mendapatkan materi pembelajaran, kepala sekolah meminta guru-guru membuat video pembelajaran yang kemudian dibagikan melalui grup orang tua murid agar anak-anak dapat belajar dari rumah.
Namun, metode tersebut dinilai belum efektif karena anak-anak usia TK membutuhkan pembelajaran langsung, interaksi dengan guru dan teman sebaya.
“Kalau saya rasa itu kurang efektif. Saya ingat seperti kita belajar dari rumah lagi, seperti waktu COVID-19. Anak-anak tidak bisa belajar secara langsung bersama guru,” ungkapnya.
Saat ini, pihak sekolah bersama orang tua murid kembali mengupayakan solusi. Pertemuan yang digelar dan terpaksa dilaksanakan di rumah salah satu guru karena sekolah masih dalam kondisi terpalang.
Mereka berencana kembali menemui kepala dinas untuk meminta agar pemerintah menyediakan ruangan atau tempat alternatif sehingga kegiatan belajar mengajar tatap muka dapat kembali dilaksanakan, sembari menunggu penyelesaian persoalan yang terjadi.
Lusia Leftungun berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan tersebut agar anak-anak tidak terus kehilangan kesempatan mengikuti pembelajaran secara normal.
“Harapan saya, situasi ini bisa cepat diselesaikan oleh pemerintah daerah supaya anak-anak bisa kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik dan lancar seperti sebelumnya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komite TK Negeri Pembina Merauke, Indit Prastiawan, S.Pd., juga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar persoalan pemalangan tidak terus menghambat pendidikan anak-anak.
Ia meminta, apabila persoalan tanah masih dalam proses persidangan, pemerintah melalui dinas pendidikan dapat menyediakan tempat sementara untuk kegiatan belajar mengajar.
“Kalau memang masih ada kasus dalam persidangan, mungkin dari dinas pendidikan bisa menyiapkan tempat untuk pembelajaran tetap berlanjut. Mungkin ada ruangan kosong di mana yang bisa digunakan agar anak-anak kembali sekolah dan ibu guru bisa kembali mengajar secara tatap muka,” ujarnya.

Indit menilai pemalangan sekolah sangat merugikan, terlebih karena anak-anak yang terdampak merupakan peserta didik usia dini yang sedang berada pada tahap awal pembentukan kemampuan belajar dan sosialisasi.
Menurutnya, pembelajaran melalui video maupun secara daring belum mampu menggantikan interaksi langsung antara anak-anak, guru dan teman-teman mereka.
“Ini sangat merugikan sekali. Apalagi anak-anak TK, ini fondasi mereka untuk mulai belajar. Mereka aktif belajar, tetapi sekarang tidak bisa bertemu ibu guru maupun teman-temannya. Sosialisasi mereka juga sangat terbatas,” katanya.
Baca Juga: Pemprov Papua Selatan Dorong ASN Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris
Ia menambahkan, orang tua murid saat ini turut menunggu tindak lanjut dari dinas terkait, sembari bersama pihak sekolah berupaya mencari solusi agar anak-anak dapat kembali belajar secara tatap muka.(Get)








0 Komentar
Komentar tidak ada