Merauke – Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke mengingatkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan dalam proses produksi makanan maupun camilan yang dipasarkan kepada masyarakat.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Bernike S.C. Kaibadalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi sekitar 70 pelaku UMKM yang sebelumnya telah memiliki izin usaha dan telah menjalankan kegiatan produksi.

Dalam kegiatan tersebut, ia menekankan pentingnya mempertahankan standar kebersihan, keamanan pangan, serta penggunaan bahan baku yang sesuai ketentuan, mulai dari persiapan hingga proses pengolahan produk.

Sementara itu, Sisilia, Perwakilan Dinas Kesehatan yang membidangi kefarmasian dan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) menjelaskan, Bimtek kali ini lebih difokuskan untuk mengingatkan kembali para pelaku UMKM agar tetap menjalankan usaha sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, sebelum memperoleh izin, para pelaku UMKM terlebih dahulu mengikuti pelatihan. Petugas juga melakukan pemeriksaan langsung ke tempat produksi untuk memastikan kondisi kebersihan dan proses pengolahan makanan telah memenuhi persyaratan.

Apabila ditemukan bagian yang kurang higienis, petugas akan memberikan arahan dan edukasi kepada pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan.

Pengawasan tersebut tidak hanya berlaku bagi UMKM yang memproduksi makanan ringan atau camilan, tetapi juga mencakup pelaku usaha rumah makan dan usaha pangan lainnya.

Dinas Kesehatan juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan terkait produk pangan maupun PIRT melalui bagian kefarmasian yang menangani bidang tersebut.

Terkait penggunaan bahan tambahan pangan, seperti pengawet, pemanis, dan pewarna, ia menegaskan bahwa penggunaannya diperbolehkan sepanjang sesuai jenis, batas kadar, dan ketentuan yang berlaku.

Sementara penggunaan bahan yang tidak diperuntukkan bagi makanan, seperti pewarna tekstil atau pewarna pakaian, sama sekali tidak diperbolehkan.

Sisilia menjelaskan bahwa pihaknya bersama instansi terkait, termasuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), secara berkala melakukan pengambilan sampel dan pengujian produk PIRT di laboratorium.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak setiap tahun untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Apabila hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian, pelaku usaha akan dipanggil kembali untuk mendapatkan edukasi mengenai penggunaan bahan tambahan pangan yang benar.

Ia mengakui, dalam pengawasan sebelumnya pernah ditemukan produk yang menggunakan pewarna makanan yang sebenarnya diperbolehkan, tetapi kadarnya melebihi batas persyaratan.

Salah satu indikasi yang perlu diperhatikan adalah warna makanan atau camilan yang terlalu mencolok. Meski warna tersebut berasal dari pewarna yang diizinkan, penggunaannya tetap harus sesuai batas kadar yang ditentukan.

Karena itu, pelaku UMKM diminta lebih teliti dalam menggunakan bahan tambahan pangan, sedangkan masyarakat juga diimbau lebih cermat sebelum membeli produk makanan.

Baca Juga: Kajari Merauke Ingatkan Kepala Kampung Jangan Korupsi

Ia menegaskan bahwa pengawasan tersebut bertujuan melindungi masyarakat sebagai konsumen agar memperoleh makanan dan camilan yang sehat, aman, serta layak dikonsumsi.(Get)