Berita Utama

Pemerintah Dorong Papua Raya Jadi Sentra Pertanian, Hilirisasi Hingga Produk Ekspor

Merauke - Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan sektor pertanian di Papua Raya, terutama Papua Selatan yang menjadi salah satu wilayah prioritas pengembangan tanaman pangan, khususnya padi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Eko Nugroho Damo Putra dalam Rapat Koordinasi Penyuluh se-Papua yang digelar di Swiss-Belhotel Merauke, Rabu, (23/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa pengembangan pertanian di Papua Selatan mencakup berbagai program, mulai dari cetak sawah, optimasi lahan hingga program strategis nasional lainnya.

Perhatian pemerintah pusat, kata dia, tidak hanya diarahkan kepada Papua Selatan. Sejumlah daerah lain di Papua Raya, seperti Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya, juga mendapat dukungan pemerintah melalui Kementerian Pertanian, baik untuk sektor tanaman pangan, perkebunan maupun peternakan.

“Tidak hanya Papua Selatan, tapi se-Papua Raya juga mendapat dukungan dari sektor pertanian,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan tersebut diharapkan mampu membangkitkan semangat para petani sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua.

“Bapak Menteri Pertanian memberikan konsentrasi penuh juga di Papua Raya ini untuk kemudian membangkitkan semangat para petani, membangkitkan perekonomian, sehingga masyarakat Papua semakin sejahtera,” katanya.

Melalui momentum itu, ia mengatakan patan tersebut, pemerintah juga menyampaikan perkembangan kondisi pangan nasional. 

Saat ini stok beras yang dikuasai Perum Bulog disebut telah mencapai sekitar 5 juta ton.

Capaian tersebut disebut sebagai salah satu stok beras tertinggi yang pernah dicapai Indonesia.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.

“Ini bukti nyata bahwa kerja-kerja kita, kerja-kerja yang dilakukan secara bersama dan bersinergi, berkolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dengan dukungan pemerintah pusat tentunya, ini bisa berjalan dengan baik sesuai target yang ditentukan,” ujarnya. 

Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa menyebut rapat koordinasi pemberdayaan penyuluh pertanian se-Papua Raya merupakan wujud komitmen membangun ketahanan pangan 

"Kehadiran kita pada kesempatan ini merupakan wujud komitmen nyata dan semangat kebersamaan dalam membangun ketahanan pangan serta pengelolaan pangan di Tanah Papua,"kata Wagub Paskalis. 

Paskalis menjelaskan bahwa Papua Selatan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu kawasan strategis dalam pembangunan masa depan Indonesia. 

Lanjut dia, dengan potensi lahan pertanian yang sangat luas, ketersediaan air yang melimpah, serta kesesuaian iklim, Papua Selatan memiliki harapan besar untuk berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Namun,kata dia, potensi tanah yang subur dan luas tersebut tidak akan memberikan dampak yang optimal tanpa dukungan teknologi, modernisasi pertanian yang tepat, serta sumber daya manusia pertanian yang andal, tangguh, dan adaptif. Dalam hal ini, peran petani sangat krusial dan tidak tergantikan.

"Melalui rapat koordinasi yang sangat strategis ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal dan arahan penting untuk menjadi perhatian kita bersama,"ujarnya.

Pertama, penguatan peran penyuluh sebagai agen transformasi dan inovasi pertanian. Penyuluh pertanian di era modern tidak lagi hanya bertugas menyampaikan informasi mengenai budidaya secara konvensional. 

Ia menyebut, penyuluh harus menjadi agent of change, yaitu agen perubahan yang menguasai teknologi modern, mekanisasi pertanian, pemanfaatan data, hingga digitalisasi pertanian.

Penyuluh harus mampu mendampingi petani agar dapat bertransformasi menuju pertanian berbasis bisnis yang modern, produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Kedua, memperkuat sinergi dalam menyukseskan program strategis Kementerian Pertanian, khususnya cetak sawah rakyat dan peningkatan produksi pertanian rakyat.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk mendukung program strategis pemerintah tersebut. Para penyuluh pertanian diharapkan berada di barisan paling depan untuk mengawal keterlibatan generasi muda Papua dalam pembangunan sektor pangan, sehingga pengelolaan lahan produktif melalui program cetak sawah rakyat dapat berjalan optimal dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Ketiga, memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah se-Tanah Papua.

"Kita menyadari bahwa pertanian di Tanah Papua memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang berbeda dengan daerah lainnya,"katanya.

Oleh karena itu,menurut dia, sinergi antara Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, BWS, Bulog, perguruan tinggi, serta berbagai institusi terkait harus terus diperkuat.

Paskalis mengatakan, koordinasi antardaerah dan antarprovinsi se-Tanah Papua Raya merupakan kunci agar setiap program dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Keempat, peningkatan kapasitas dan kinerja petani. Pemerintah daerah menyadari masih terdapat berbagai tantangan dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja petani, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

"Melalui rapat koordinasi ini, saya meminta agar skema peningkatan kapasitas, sarana pembelajaran, pendampingan, perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan petani mendapatkan perhatian bersama, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,"ujarnya.

Baca Juga: Perubahan KUA-PPAS APBD Merauke 2026, Pendapatan Diproyeksikan Rp2,06 Triliun

"Saya sangat berharap agar koordinasi pemberdayaan penyuluh pertanian se-Papua Raya tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Rapat ini harus mampu menghasilkan rencana aksi yang konkret, terukur, dan operasional serta dapat dilaksanakan di lapangan,"ujarnya.(Get)