Merauke - Aliansi Masyarakat Papua Selatan membahas 14 agenda untuk disepakati bersama sebagai persiapan menyambut pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Provinsi Papua Selatan (PPS).

Pertemuan berlangsung di Aula Noken Sai Merauke, Jumat (27/5/2022) dipandu oleh Tokoh Fasilitator Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Drs. Johanes Gluba Gebze (JGG) dan dua Narasumber yaitu Rektor Uncen Dr. Ir. Apolo Safanpo dan Rektor Unmus Dr. Drs. Beatus Tambaip.

Adapun 14 poin yang dibahas adalah 

1. penentuan titik nol ibu kota PPS yang mudah dijangkau baik pemerintah maupun masyarakat.

2. Penyususnan grand design dan master plan ibu kota PPS.

3. Penuatuan pandangan tentang lambang daerah PPS.

4. Kegiatan pengucapan syukur atas ditetapkan UU PPS dan penjemputan carataker Gubernur.

5. Persiapan perangkat daerah PPS dengan prioritas SDM dari empat pemangku tanah ulayat dan persentase pola rekrutmen SDM lokal dan SDM Nusantara.

6. Proses seleksi dan mekanisme calon anggota legislatif yang diangkat untuk DPRK, DPRPS dan kemungkinan pengangkatan DPR RI dan DPD RI dengan azas afirmatif, daerah pemilihan Papua Selatan dan utusan daerah.

7. Keterlibatan partai politik dalam mempersiapkan kader politik yang akan dipilih melalui jalur pemilihan langsung baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.

8. Seleksi dan pemilihan anggota KPU dan Bawaslu.

9. Membangun monumen dengan menggunakan lambang-lambang adat/budaya dari 6 suku besar dari wilayah adat Anim Ha.

10. Pemberian mandat keaslian orang Papua yang didiskusikan secara khusus di masing-masing wilayah adat.

11. Pembiayaan awal PPS.

12. Inventatisasi pembangunan infrastruktur strategis dalam mendukung penempatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

13. Rekrutmen MRP PPS.

14. Serta usulan lain yang berkembang dalam diskusi.

Pertemuan ini bertemakan, "Instrumen rancang bangun, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanana masyarakat pada daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan berjalan efektif, efisien dan terarah dari awal." Dan Sub tema, "Dengan grand design pembangunan PPS dan master plan ibu negeri PPS menjadi instrumen koordinasi pengendalian wilayah yang efektif dan mewujudkan kawasan PS sebagai kawasan persemakmuran."

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka membuka diskusi Aliansi Masyarakat Papua Selatan.

Bupati Merauke Romanus Mbaraka, MT saat membuka diskusi menyampaikan, perogres menuju PPS terus berjalan tinggal menunggu hasil. Untuk itu ia menegaskan semua pihak harus kompak untuk menerima PPS. Tidak boleh ada pemikiran bahwa PPS membuat Orang Asli Papua (OAP) semakin terpinggir atau punah, tetapi kehadiran OAP akan membawa OAP maju dan berkembang.

"Mari kita kompak untuk maju. Tidak akan terjadi kepunahan manusia asli Papua di Selatan Papua. Jadi kita tidak punah dalam perkembangan atau perubahan dunia, kita harus yakin pada Tuhan. Sebagai anak negeri saya ingin katakan bahwa OAP tidak akan punah. Kita tumbuh dan siap bersaing," tegas Romanus.

Disampaikan pula dalam diskusi harus dengan soft/lembut dan dengan kepala dingin untuk tuangkan pikiran. Sebab, selanjutnya diproses dalam satu pentahapan kemudian ditetapkan, karena pikiran saat ini akan dilanjutkan kepada gereasi berikutnya. 

"Kalau Bulan Juni ini bisa cepat berarti dia masuk ke dalam Nota Keuangan APBN 2023. Sehingga harus didorong bersama agar realisasi UU paling lama di Bulan Oktober 2022," ucap Romanus.

Dakam diakusi, Stevanus Balagaize mewakili pemuda Selatan Papua menyampaikan masukan untuk lebih perhatikan kemajuan pendidikan bagi OAP serta fasilitas pendukungnya. Kemudian, untuk PPS harus 2000 PNS khusus orang Asli Papua tanpa tes dan pembagian SDM untuk PPS dari empat kabupaten perlu disiapkan sehingga tidak saling berebut dan menimbulkan konflik.

Masukan berikut, harus bikin perencanaan khusus untuk membuat masyarakat asli Papua eksis di tempat bukan urban masuk ke kota meninggalkan kampung-kampung. Dan perekrutan pejabat tinggi pratama, 80 persen OAP harus diinplementasikan. 

Yohanes Raitop perwakilan lembaga adat Wambon/Mandobo mengusulkan agar diskusi harus rutin dilakukan dan perlu dari akar rumput masyarakat guna mendengar langsung harapan masyarakat asli, serta banyak saran dan masukan yang disampaikan dilihat dari semua sisi.

Menyimak banyak masukan dan saran, Tokoh Penggagas Pemekaran PPS, JGG mengatakan sebuah jawaban yang baik ada pada desain dan kerja yang baik. "Bahasan tentang grand desain itu mutlak, apa yang dikeluhkan dan masukan terkait hal-hal pokok akan diakomodir yang menjadi kerja kita bersama ke depan. Ini pola rancang bangun kita ke depan seperti apa. 

Nanti kita akan undang orang-orang pintar yang akan membantu merumuskan. Grand desain harus cepat, pusat sudah bikin cepat kenapa kita tidak cepat. Grand desain yang baik, kecewamu akan berubah menjadi sukacita," ujar JGG.

Rektor Uncen Apolo Safanpo menyebut jika selama 20 tahun yang lalu Otus tidak bisa optimal, maka diharapkan ke depan kehususan Papua ini lebih kuat dan bermanfaat langsung kepada OAP.

"Kita harus persiapan dengan baik dari sekarang dan kita harapkan dengan hadirnya PPS nanti ada peraturan khusus yang kita buat di Papua Selatan," tandasnya.

Pertemuan akan dilanjutkan di kesempatan berikut dengan menghadirkan pimpinan daerah dan SKPD dari empat kabupaten yakni Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel.

Terakhir, JGG menegaskan khusus yang mulai loby untuk karetaker, harus paham semua aspek, supaya mampu mengantarkan PPS ke defenitif.(Get)