Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan melakukan langkah proaktif dalam menata Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dengan menggelar audiensi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Delegasi Papua Selatan dipimpin langsung oleh Gubernur Apolo Safanpo, didampingi Wakil Gubernur Paskalis Imadawa, Sekretaris Daerah Ferdinandus Kainakaimu, Anggota DPD RI Dapil Papua Selatan Rudy Tirtayana, Ketua MRP Damianus Katayu, serta pimpinan DPR Papua Selatan dan perwakilan pencari kerja Orang Asli Papua (OAP).

Rombongan diterima Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, dan Deputi Bidang SDM Aparatur, Aba Subagja.

Kebijakan Afirmasi dan Kekhususan Daerah

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Apolo Safanpo menyampaikan aspirasi mendesak mengenai pengadaan ASN di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Gubernur meminta pertimbangan khusus agar sisa kuota formasi CPNS dilaksanakan melalui mekanisme afirmasi bagi masyarakat lokal.

"Kami membawa aspirasi dari para pencari kerja OAP di Papua Selatan. Kami memohon kebijakan afirmatif dalam pengisian sisa formasi yang ada, agar keterwakilan anak daerah dalam birokrasi dapat terpenuhi secara optimal," ujar Apolo Safanpo.

Senada dengan Gubernur, Anggota DPD RI Rudy Tirtayana menekankan bahwa standar rekrutmen di Papua tidak bisa disamaratakan dengan wilayah Jawa. Ia meminta kelonggaran kebijakan mengingat banyak putra-putri daerah yang telah mengikuti tes namun mengalami kendala teknis dan ambang batas. "Perlu ada ruang bagi mereka untuk mengabdi kepada negara di tanah mereka sendiri," tegas Rudy.

Dampak Pemekaran dan PSN

Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyoroti fenomena pada pengadaan CPNS tahun 2024, di mana formasi banyak diisi oleh OAP yang tidak berdomisili di Papua Selatan. Hal ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja asli daerah (lokal) tidak maksimal.

"Anak-anak asli Papua Selatan, terutama yang terdampak langsung oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pemekaran ibu kota, harus diberikan prioritas. Mereka adalah bagian penting dari transisi pemerintahan baru di provinsi ini," ungkap Paskalis.

Harapan Perwakilan Pencari Kerja

Perwakilan pencari kerja OAP yang turut hadir meminta agar sisa kuota CPNS dapat diatur secara mandiri oleh daerah melalui kebijakan Gubernur. Hal ini bertujuan agar pembagian formasi bisa didistribusikan secara adil berdasarkan suku-suku di wilayah adat Provinsi Papua Selatan. 

"Kami berharap pulang membawa berita baik bagi teman-teman di daerah," ujar perwakilan tersebut.

Deputi Bidang SDM Aparatur, Aba Subagja, menyatakan akan segera melaporkan usulan ini kepada Menteri PANRB. Ia menekankan pentingnya kelengkapan data sesuai kriteria untuk menyusun strategi kebijakan yang tepat agar permasalahan serupa tidak berulang.

Baca Juga: 

"Kami menerima masukan ini dan segera mencari strategi yang tepat. Silakan mekanisme diatur secara presisi di daerah, namun datanya harus lengkap. Kami mohon bersabar sementara proses ini direalisasikan," tutur Aba.