Merauke - Berkolaborasi bersama pihak terkait, Dinas Sosial Kabupaten Merauke berupaya mengubah pola penanganan anak jalanan di wilayah tersebut.

Alasannya, dari hasil penanganan yang dilakukan selama ini terhadap anak jenis tersebut dinilai belum maksimal, karena semua ditampung dalam satu tempat tidak berdasarkan kategori. Itupun hanya sekitar 20 anak saja di asrama Aspuma. Untuk itu, Dinsos Merauke dan Dinsos Papua Selatan perlu berkolaborasi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun individu atau kelompok masyarakat yang punya perhatian khusus terhadap anak jalanan guna penanganan yang lebih maksimal.

"Sehingga kita bisa kerjasama untuk bagaimana kita menangani anak-anak ini, karena penanganan anak jalanan sangat kompleks," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merauke, Gentur Pranowo, Kamis, (30/1/2025).

Sepanjang ditangani Dinas Sosial Merauke, ada beberapa latar belakang yang memaksa anak harus dalam kondisi yang tidak layak. Masalah ekonomi, yakni berkaitan dengan kehidupan orangtua. Kemudian, kurang kasih sayang dan pengawasan dari orangtua atau terjadi kekerasan fisik dan mental membuat anak turun ke jalan, dan juga faktor kebiasaan anak berada di jalanan sehingga begitu sulit untuk kembali ke kehidupan normal. 

Kadinsos menyebut ada tiga kategori anak jalanan adalah anak penyalahgunaan zat aditif, anak putus sekolah dan anak yang bermasalah dengan hukum. Sehingga pola penanganannya harus dipisah tidak bisa berada di satu tempat yang sama.

Dinsos Merauke belum memiliki tempat khusus untuk anak dengan tiga kategori tersebut. Dari segi SDM untuk melakukan pembinaan anak juga masih terbatas untuk tangani 220 anak yang tercatat dua tahun terakhir. 

"Kita perlu kolaborasi dengan tingkat provinsi. Lebih bagus kalau segera karena anak-anak ini kalau dibiarkan akan menimbulkan kerawanan sosial," ucap Gentur. 

Pemerintah Provinsi Papua Selatan diharapkan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pembinaan anak jalanan. Mengingat di Papua belum ada panti yang khusus tangani anak jalanan sesuai kategori. 

_{Baca Juga : 8000 PBI BPJS Kesehatan dari APBD Merauke Dialihkan ke Pusat}

"Karena sampai saat ini, yang ada panti hanya di Makassar, itupun kita setiap daerah harus antre karena kapasitas yang terbatas sehingga anak yang kita kirim juga terbatas. Kalau kita punya sendiri bisa lebih maksimal," tutur Gentur.(Get)