Merauke - Menteri Dalam Negeri Prof. Muhammad Tito Karnavian melaukan pencanangan gerakan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-77 RI tahun 2022 di Kabupaten Merauke, Jumat (12/8/2022).

Pencanangan dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Merauke dihadiri pimpinan daerah Sekda Provinsi Papua serta jajarannya, kepala daerah empat kabupaten Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel dan Forkopimda serta tokoh masyarakat, adat, agama dan masyarakat perwakilan. Pencanangan ditandai dengan pemancangan tiang bendera secara symbolis oleh Menetri Dalam Negeri didampingi empat bupati, pimpinan TNI dan Polri.

Sebelumnya, sekitar Pukul 09.55 Wit Mendagri beserta rombongan tiba di halaman kantor bupati, disambut dengan penyambutan tarian khas orang asli Papua (OAP) yaitu tari Gatsi oleh masyarakat adat setempat sebagai tanda ungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dan leluhur serta penghormatan kepada tamu.

Dalam ungkapan selamat datang, Bupati Merauke, Romanus Mbaraka menyampaikan terimakasih kunjungan Mendagri di wilayah Selatan Papua yang kini sudah dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan (PPS).

"Selamat datang Pak Mendagri, melalui pencanangan bendera ini kami bupati empat kabupaten dan seluruh masyarakat minta Pak Mendagri tetap menuntun kami agar pemerintahan PPS berjalan dengan baik, baik infrastruktur, pemerintahan, maupun SDM," ungkap Romanus.

Pencanangan bendera merah putih di Merauke oleh Mendagri RI.

Dirinya memastikan bawa masyarakat PPS tetap merah putih tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun yang ingin mengacaukan kekuatan yang sudah tertanam sejak lama. 

Sekda Papua, Muhammad Riduwan mewakili Pemerintah Provinsi Papua dengan membacakan sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan terimakasih atas pembagian bendera yang dilakukan pemerintah pusat. Dikatakan, kegiatan ini menggugah rasa cinta tanah air yang dilakukan dengan cara unik, semarak dan menyenangkan masyarakat Indonesia.

Pengusungan tema HUT ke-77 RI tahun 2022 yakni Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat mendorong semangat pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota mencapai kemandirian, dan kesejahteraan. 

"Untuk PPS, Penyerahan P3D (Personil, Pembuatan Sarana dan Prasarana dan Dokumen) secepatnya kita lakukan. Kita siapkan 10 miliar untuk masing-masing DOB dan akan diserahkan pada bulan Oktober sehingga operasional bisa berjalan," ucap Sekda Papua.

Usai itu, Mendagri menyampaikan bahwa pencanangan dan pembagian bendera adalah untuk meningkatkan rasa nasiolime, patriotisme sebagai bangsa yang plural. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang unik dan berbeda dengan bangsa lain karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di seluruh dunia, yaitu 17.000 pulau, 300 suku, bahasa, ras dan agama dan tiga zona waktu yang dimiliki.

"Saya merasa pulang kampung di sini, selalu kita bangga dengan Papua karena matahari bersinar dari timur ke barat. Gerakan ini untuk mengikat keberagaman kita dalam Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman adalah keluarga kita," ujar Mendagri. 

Mendagri menyebut, acara seremonial di wilayah timur di Kota Merauke dan besok di wilayah barat di Banda Aceh bendera akan diserahkan Wamendagri. Lebih dari itu, Tito Karnavian mengatakan bahwa kehadirannya di Merauke sebetulnya meminta dukungan kebersamaan yang kokoh dalam rangka wujudkan harapan dan aspirasi tokoh Papua yang menginginkan pemekaran provinsi di daerah Papua.

Meski ada pro kontra dalam prosesnya namun penerbitan tiga UU DOB sudah disahkan. Pembahasan awal terdapat beragam aspirasi ada yang menyetujui dan ada juga penolakan. Diakuinya, dari keberagaman aspirasi tersebut, yang paling solid untuk adanya satu provinsi adalah Papua Selatan. "Itu juga menjadi alasan saya datang ke sini karena menghargai daerah ini," tandasnya.

Kembali ditegaskannya, pemekaran bukan sesuatu yang dipandang negatif, melainkan untuk percepatan pembangunan di Papua. Dengan adanya pemekaran akan memotong birokrasi, baik perizinan maupun administrasi sembari ia mencontohkan wilayah lain yang sudah dimekarkan lebih dulu seperti Provinsi Papua Barat dan lainnya.

"Yang harus kita kerjakan adalah merealisasinya, maksimal enam bulan semenjak diundangkan sudah ada Karateker dan sudah operasional. Kalau sudah operasional saya yakini dengan berkat Tuhan, PPS bisa maju dan melompat melebihi Papua induk."

Modal nomor satu untuk daerah maju menurut Tito adalah terjaminnya kemanan di suatu wilayah. Dan PPS merupakan daerah yang sangat aman untuk wilayah Papua, dengan demikian akan lebih mendorong lebih berkembang pesat dengan adanya pemekaran DOB. 

Kembali dikatakan, dari sisi keamanan PPS paling stabil. Kalau sudah aman, semua program bisa dibuat, bisa dieksekusi dengan baik, investor dengan sendiri akan hadir namun tetap diatur keuntungan bersama. Faktor kedua adalah SDM. SDM sebagai kunci kejayaan, pendidikan diproiritaskan, khususnya di Papua lebih kepada OAP serta tidak menapih para pendatang/nusantara. 

"Saya ingatkan para pimpinan fokus masalah SDM, kalau bisa sekolah gratis, beasiswa untuk yang punya potensi ke luar negeri agar kembali nanti mereka adalah generasi yang akan mengubah Papua Selatan," seru Karnavian.

Ketiga adalah SDA. Papua Selatan dengan luas wilayah yang sangat luas, maka kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan mengarahkan daerah dan rakyat yang sejahtera adil dan merata. Yang penting sehatera, cukup makan, pangan dan punya keadilan. 

"Mari kita samakan visi serta memanfaatkan kesempatan emas ini dengan merealisasikan dalam waktu enam bulan ke depan serta samakan persepsi untuk membangun, mensejahterkan rakyat dan keadilan. SDA digunakan betul-betul untuk kepentingan rakyat," tutur dia.

Terakhir, Mendagri sebut ada tiga poin yang juga menjadi perhatian serius untuk bangun PPS yaitu di bidang Perekebunan, Pertanian dan Peternakan dengan tidak mengesampingkan kerjasama, koordinasi kepada pemerintah pusat dan lintas sektor di daerah.(Get)