Merauke - Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong mewakili Wamendagri Jhon Wempi Wetipo menghadiri Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) PPS tahun 2024-2026.

Melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi atas rumusan tujuan, sasaran dan strategi ke pembangunan daerah ke depan.

"Pembangunan daerah harus selaras dengan rencana pembangunan nasional," kata Staf Ahli di Halogen Hotel Merauke, Senin (12/6/2023).

Ada beberapa unsur yang mesti dilakukan di daerah yakni komitmen kepala daerah di antaranya RPD, Renstra, kepegawaian, keuangan daerah dan lainnya. 

Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah PPS tahun 2024-2026.

Pj Gubernur PPS Apolo Safanpo menyampaikan rencana pembangunan jangka panjang daerah (PJPD) menjadi dasar bagi OPD dalam penyusunan rencana startegi daerah. Untuk itu, konsultasi publik membutuhkan masukan semua pihak sebelum penetapan RPD. 

"Buah pikiran seluruh komponen masyarakat PPS diharapkan mampu mendorong kemajuan daerah," pungkas Apolo. 

Apolo menambahkan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan OPD untuk menguatkan sistem pemerintah yakni jaga hubungan baik dengan pimpinan di semua jenjang, melayani masyarakat dengan baik dengan sering turun ke masyarakat dan jaga hubungan baik dengan sesama rekan kerja. 

Dengan hubungan relasi dan kerjasama yang baik, akan memudahkan segala urusan pekerjaan dan lebih maksimalkan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam memajukan Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan menunjukkan kemampuannya untuk berdiri sendiri. 

"Mari kita memperkaya, memberikan bobot dalam menetapkan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2024-2026."(Get)