Merauke - Komunitas Wartawan Daerah (KWD) Papua Selatan melakukan aksi demo dami terkait kasus berulang putusnya jaringan internet di wilayah tersebut. 

Puluhan wartawan dibawah koordinator demo, Hendrik Petrus Resi wartawan Seputar Papua dan Ketua KWD Papua Selatan Emanuel Riberu wartawan Jubi melakukan orasi di halaman kantor Telkom Group Merauke, Senin (8/1/0224) sambil membawa krans bungan bertuliskan turut berdukacita Matinya Telkom. 

Sejumlah krans bungan dan spanduk dipajang di halaman, pintu masuk dan pagar Telkom. KWD menuntut sedikitnya delapan poin tuntutan yang wajib dipenuhi pihak Telkom Group. Pertama, segera dilakukan pemulihan jaringan internet, lalu membuka secara transparan kepada publik terkait kerusakan dan proses perbaikan jaringan. 

Meminta aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi kerusakan jaringan yang kerap terjadi. Pemberian kompensasi dan ganti rugi kepada pengguna layanan Telkomsel dan Telkomsel. Menyediakan akses internet secara gratis kepada pengguna sebagai bentuk kompensasi (jangan dijadikan bisnis). 

Mendesak pemerintah menghadirkan provider lain sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan era digitalisasi. Mendesak pemerintah untuk memperbanyak titik internet Bakti Kominfo sebagai antisipasi kerusakan jaringan. Jika tuntutan ini tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak Telkom, jurnalis Papua Selatan akan memberitakan kerusakan jaringan internet setiap hari demikian dibacakan oleh salah satu perwakilan, Abdul Syah wartawan Kabar Papua. 

^{_{Penyerahan poin tuntutan KWD dari Ketua KWD Papua Selatan kepada Kepala Telkom Merauke.}}

"Ini bukan yang pertama kali, putusannya jaringan di Merauke seperti sudah menjadi rutinitas tiap tahun, bahkan dalam satu tahun bisa terjadi sampai berkali-kali. Ini menimbulkan pertanyaan dan kerugian di kalangan publik," ucap Hendrik dalam orasinya. 

Sementara Ketua KWD mengutarakan bahwa internet menjadi kebutuhan dasar masyarakat di era 5.0 atau era kemajuan teknologi dan era digitalisasi. Pemerintah selalu gencar menyuarakan pembangunan berbasis digital namun tidak didukung sarana dan prasarana pendukung, malah masyarakat dihadapkan internet yang terus menerus mengalami kerusakan. 

Dampaknya banyak pihak mulai dari pelaku UMKM, Gojek, pendidikan, kesehatan bahkan para jurnalis sendiri kesulitan untuk mempublikasi pemberitaan yang sudah diliput. Belum lagi saat ini, para pejuang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang dalam perlengkapan berkas juga kesulitan mengakses dan menginput data via online. Bahakan lebih miris lagi, sebelumnya saat pendaftaran dibuka pun mereka dihadapkan dengan rusak atau putusnya jaringan internet sehingga membuat mereka harus bergadang di beberapa titik untuk perjuangkan masa depannya. 

Kondisi inilah yang menimbulkan pertanyaan, benarkah kabel optik bawa laut terputus? Ataukah hanya permainan bisnis. Dugaan berikut di 2023 lalu, tidak lama internet mati, kemudian ada informasi schedule kunjungan wakil presiden ke Merauke, tak lama kemudian internet kembali pulih. Situasi ini juga menimbulkan kepercayaan publik terhadap Telkom Grup kian merosot bahkan tidak ada. 

"Kami selalu konsumen, sebagai jurnalis dan mewakili masyarakat datang menanyakan dan meminta kejelasan tentang gangguan internet yang terjadi kesekian kalinya di Papua Selatan. Kenapa tidak ada solusi, setiap kali hanya permintaan maaf yang dicopy paste yang diteruskan ke masyarakat. Masyarakat tidak butuh permintaan maaf tapi solusi," pekik Eman Riberu. 

Kesempatan berikut, Abdul Syah salah satu peserta demo juga membandingkan kondisi laut di wilayah lain dengan Papua Selatan yang aktifitas kapal tidak seberapa. Sebagaimana selalu disebut bahwa kerusakan kabel optik disebabkan jangkar kapal, sementara di daerah lain tetap aman tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi di Papua Selatan. Ini sebuah keanehan, sebab hampir tiap tahun terjadi belum ada langkah antisipasi supaya layanan tidak mengalami kerusakan yang sama dengan alasan yang sama dan tidak pasti. 

Beberapa wartawan lain ikut menyuarakan poin-poin tuntutan, ada Eron Hamonangan dari Papua Selatan Pos, Ronny Rumboy dari Tifa News. Disampaikan bahwa pada kasus sebelumnya, telah dilakukan audiens dengan DPRD dan pemerintah namun tidak ada solusi, dan masyarakat terus merugikan karena tidak ada opsi atau pilihan ke provider lain selain Telkom Grup yang diibaratkan mati enggan hidup tak mau yang nampaknya terus berdiri kokoh namun rapuh.

^{_{Jawaban Kepala Telkom Merauke atas aksi demo KWD.}}

Menjawab tuntutan tersebut, Kepala Kantor Telkom Merauke Justino Fernandes mengatakan akan mengakomodir poin tuntutan namun ia menegaskan bahwa kerukunan memang benar terjadi. Data dan dokumentasi kerusakan akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat. 

"Estimasi jaringan normal di tanggal 8 Februari. Kapal susah berangkat dan nanti tiba di Merauke tanggal 31 Januari. Kemudian bertolak ke titik putus tanggal 6 Februari, jadi estimasi jaringan akan normal pada 8 Februari," terang Fernandes di hadapan wartawan dan juga disaksikan banyak masyarakat yang merasa kesal atas derita yang sama. 

Telkom Group telah menyediakan backup link lewat satelit hanya diakui kapasitas terbatas karena kerusakan jiga dialami di Kabupaten Asmat. Untuk maksimalkan lagi, harus menunggu sampainya kabel ship sesuai schedule. 

"Dalam waktu dekat kami akan siapkan Wi-Fi gratis untuk masyarakat dan pemberian kompensasi yang sementara sedang dihitung," ucap Kepala Telkom Merauke.(Get)