Merauke - Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025 di Papua Selatan, Inspektorat setempat menyelenggarakan senam integritas atau senam pagi bersama sekaligus mengajak seluruh pihak untuk menyatukan aksi dalam membasmi korupsi.

Hal ini sepadan dengan tema Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2025 yakni Satukan Aksi Basmi Korupsi. Bukan hanya senam saja, kegiatan dilanjutkan dengan deklarasi pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada tiga organisasi perangkat daerah yakni Dinkes, DPMPTSP dan Inspektorat Daerah Papua Selatan.

Ketua Panitia Hakordia 2025, Sucahyo Agung mengatakan Hakordia diperingati setiap tanggal 9 Desember namun Papua Selatan baru memperingatinya di 13 Desember. Tetapi dalam rangka Hakordia tahun ini berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan yakni penandatanganan pakta integritas, edukasi anti korupsi berupa lomba cipta dan baca puisi, lomba poster anti korupsi, penyuluhan anti korupsi yang diikuti siswa SMP, SMA, perguruan tinggi dan ASN di lingkungan Pemprov Papua Selatan. 

Maksud kegiatan dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah Provinsi Papua Papua Selatan dalam mendukung gerakan nasional pemberantasan korupsi melalui kegiatan edukasi kampanye publik dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat.

Tujuan kegiatan adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi ASN dalam pencegahan korupsi 

2. Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang terintegritas dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)

3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

4. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat pengawasan dan masyarakat dalam upaya memerangi korupsi. 

Hadir pula perwakilan Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Dina dan Kepala Perwakilan BPKP Papua Rohman Sunarya dalam peringati Hakordia di Papua Selatan. Kesempatan tersebut, Dina mengatakan, zona integritas adalah komitmen nyata bersama untuk membangun birokrasi yang bersih, transparan dan melayani. Untuk itu Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri siap mendampingi Papua Selatan dalam mewujudkan zona integritas ini.

"Ini bukan sekadar program tetapi merupakan budaya kerja untuk menuju pemerintahan yang berintegritas. Dan saya mengajak kepada ASN di Papua Selatan untuk menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam setiap tugas dan keputusan yang kita ambil. Mari kita jadikan pencanangan kali ini sebagai langkah awal pembangunan Papua Selatan yang bersih, akuntabel dan melayani," ajak Dina.

Asisten 1 Setda Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo menyampaikan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang menghambat pembangunan dan merugikan rakyat. "Oleh karena itu komitmen untuk memberantas korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri dan institusi yang kita pimpin."

^{Deklarasi pencanangan zona integritas WBK dan WBBM di Provinsi Papua Selatan}

Agustinus menyatakan menyambut baik langkah konkret tiga perangkat daerah yang mendeklarasikan komitmen WBK dan WBBM di Gor Hiad Sai Merauke, Sabtu, (13/12/2025).

Deklarasi ini menurut Joko bukan sekadar formalitas tetapi merupakan janji tentang tanggungjawab yang mengimplememtasikan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga: Semester 2 Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 KPU Papua Selatan Sebanyak 378.369

"Zona integritas bukan hanya sekadar pemenuhan dokumen administrasi semata yang terpenting adalah implementasi nyata di lapangan melalui nilai-nilai integritas, transparansi, harus benar-benar diterapkan dalam setiap aktivitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan sehari-hari. Saya berharap semangat anti korupsi ini dapat menginspirasi seluruh OPD di Papua Selatan untuk mengikuti jejak yang sama. Mari kita jadikan Papua Selatan yang bersih, transparan dan melayani dengan sepenuh hati," ajaknya.(Get)