Merauke - Kebijakan WFH (Work From Home) atau bekerja dari rumah dan pengurangan hari kerja menjadi Empat hari bagi ASN maupun pekerja perkantoran swasta serta lembaga pendidikan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia.

Opsi tersebut sedang dikaji pemerintah pusat dalam rangka penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai dampak dari perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran yang mengakibatkan lonjakan pada harga BBM. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto belum lama ini dan rencananya akan diterapkan setelah libur lebaran 2026.

Menanggapi dua opsi tersebut, Sekda Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken mengatakan pemerintah daerah tetap mengikuti keputusan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun, satu yang dikahwatirkan bahwa untuk wilayah timur khususnya Papua Selatan belum semua daerah menggunakan digitalisasi dan masih banyak yang harus dikerjakan manual. Sehingga dikhawatirkan akan ada dampak terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"Kalau kita hanya kerja empat hari tetapi masyarakat kita membutuhkan pelayanan setiap hari. Tapi ketika ini kebijakan pusat, kami daerah mengikuti ketetapan yang berlaku," ucap Yermias, Kamis (26/3/2026) di Merauke.

Ia berharap solusi yang diambil pemerintah pusat ini tetap memberikan kenyamanan dalam berbagai pelayanan publik dengan mempertimbangkan semua aspek.

Baca Juga: Hari Pertama Masuk Kerja, ASN Pemkab Merauke Dipantau Kehadirannya

Di lain sisi, Prabowo sangat yakin akan pilihan WFH dan empat hari kerja dengan melihat kondisi saat terjadi Covid-19 beberapa tahun lalu. Saat itu pemerintah juga menerapkan WFH dan sekolah secara daring.(Get)