Merauke - Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze menyoroti keberadaan sejumlah kepala distrik yang disebut lebih banyak tinggal di Kota Merauke dibandingkan berada di wilayah tugasnya.

Bupati meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke melakukan evaluasi terhadap kepala distrik yang tidak berada di wilayah kerja dalam waktu lama.

“Saya dengar juga ada sebagian kepala distrik yang tinggalnya di kota berbulan-bulan. Nanti melalui Pak Sekda tolong dievaluasi kepala distrik yang tinggalnya di kota,” tegasnya, Rabu, (30/9/2026) saat pertemuan bersama pimpinan OPD, kepala distrik dan lurah di Baperida Merauke. 

Bupati menekankan tidak ada istilah kantor perwakilan distrik di Kota Merauke. Menurutnya, kantor distrik harus berada di wilayah distrik masing-masing sebagai pusat pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan ada kantor perwakilan di kota. Kantor itu ada di distrik. Tidak ada kantor perwakilan di kota,” katanya.

Ia juga menyinggung pernah adanya praktik kantor perwakilan salah satu distrik di Kota Merauke. Menurutnya, keberadaan kantor semacam itu tidak sesuai dengan struktur pemerintahan distrik.

“Kita saja Pemkab Merauke tidak ada kantor perwakilan di Jakarta. Kita tidak ada kantor perwakilan di mana-mana,” ujarnya.

Karena itu, Bupati meminta seluruh kepala distrik memperbaiki tata kelola pemerintahan secara bertahap dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di wilayah tugas masing-masing.

Di sisi lain, Bupati memberikan apresiasi kepada kepala distrik yang aktif berkomunikasi dan melaporkan perkembangan kegiatan di wilayahnya.

Menurutnya, komunikasi antara pemerintah distrik dan pemerintah kabupaten sangat penting untuk memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat segera diketahui dan ditangani.

“Kalau ada tantangan, ada kendala di lapangan, komunikasikan. Kita atasi,” katanya.

Bupati menyebut sejumlah distrik yang dinilai aktif berkomunikasi dan melaporkan berbagai aktivitas di wilayahnya.

“Selain Distrik Merauke, Jagebob, Distrik Kimaam itu rajin sekali berkomunikasi. Setiap ada aktivitas di distrik pasti dilaporkan,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengatakan masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi. Untuk itu, seluruh kepala distrik bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta terus memperkuat koordinasi.

Bupati menegaskan, seluruh jajaran pemerintahan daerah, mulai dari pimpinan daerah, OPD, kepala distrik, lurah hingga kepala kampung, harus memiliki pemahaman dan data yang sama mengenai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Bupati Merauke Tegaskan Data Jadi Basis Perencanaan Pembangunan

Dengan kesamaan data dan pemahaman tersebut, kebijakan serta program pembangunan diharapkan dapat disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.(Get)