Merauke - Badan Gizi Nasional (BGN) masih menahan operasional satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Papua Selatan karena masih dilakukan penelusuran terhadap sejumlah persyaratan.

Koordinator Regional BGN Papua Selatan, Sadika Nur Hidayah, mengatakan SPPG yang masih berstatus ditahan tersebut adalah SPPG Malind Padang Raharja, di Kabupaten Merauke. Padahal, SPPG tersebut sebelumnya direncanakan ikut diluncurkan bersama dua SPPG lainnya di Merauke.

“Harusnya hari ini mereka juga ikut operasional dan ada launching bersama, tetapi karena ada satu dan dua hal yang masih kami telusuri akhirnya dibatalkan,” ujar Sadika, Jumat, (2/10/2026) di Merauke.

Dengan demikian, peluncuran operasional SPPG di Merauke saat ini hanya dilakukan terhadap dua unit, yakni SPPG Merauke Kelapa 5-1 dan SPPG Merauke Kelapa 5-2.

Secara keseluruhan, sebanyak 20 SPPG di Papua Selatan telah mengantongi izin operasional dari BGN. Sebanyak 14 SPPG berada di Kabupaten Merauke, satu di Kabupaten Mappi, satu di Boven Digoel, dan empat lainnya berada di Kabupaten Asmat.

Sadika menjelaskan, sebelum seluruh SPPG tersebut mendapatkan izin, sempat terdapat tiga SPPG yang mengalami status suspend akibat persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Namun, persoalan tersebut kini telah diselesaikan sehingga ketiga SPPG tersebut kembali diperbolehkan beroperasi.

“Untuk yang suspend sendiri saat ini sudah terbuka semua, jadi sudah tidak ada SPPG yang tersuspend. Sebelumnya memang ada sekitar tiga SPPG yang tersuspend karena alasan IPAL. Alhamdulillah sekarang IPAL-nya sudah terbuka semua dan sudah diizinkan untuk operasional,” jelasnya.

Menurut Sadika, jumlah SPPG di Mappi, Boven Digoel dan Asmat masih relatif terbatas. Salah satu penyebabnya adalah belum banyak investor maupun mitra yang bersedia membangun dan mengelola SPPG di wilayah tersebut.

Sebagian besar SPPG yang telah berjalan, kata dia, dibangun secara mandiri oleh yayasan atau mitra.

“Sebagian besar SPPG ini dibangun secara mandiri. Contohnya SPPG Merauke Kelapa 5-1 ini dibangun oleh Yayasan Satuan Komando Kesejahteraan Prajurit. Belum banyak investor yang berminat masuk di tiga kabupaten tersebut,” katanya.

Di sisi lain, terdapat sejumlah SPPG di Mappi dan Boven Digoel yang secara fisik telah menyelesaikan pembangunan hingga 100 persen. Namun, unit tersebut belum seluruhnya beroperasi karena adanya penyesuaian mekanisme dan sistem di internal BGN.

“BGN sebelumnya ada perombakan mekanisme, jadi ada pembaruan sistem. Yang sebelumnya seharusnya sudah mau operasional, karena ada perbaikan itu ditunda dulu,” jelas Sadika.

Lanjut dikatakan, dua SPPG yang diluncurkan di Merauke memiliki kapasitas pelayanan ribuan penerima manfaat.

SPPG Merauke Kelapa 5-1 melayani sekitar 15 sekolah dengan 2.014 penerima manfaat, sedangkan SPPG Merauke Kelapa 5-2 melayani sekitar 15 sekolah dengan 2.300 penerima manfaat.

Sadika menjelaskan, jumlah sekolah yang dilayani tidak dibatasi secara khusus. Penentuan cakupan pelayanan lebih mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dapat ditangani oleh masing-masing SPPG.

“Untuk sekolah tidak ada maksimalnya. Kami memaksimalkan di jumlah siswa. Satu SPPG maksimal melayani 3.000 penerima manfaat,” ujarnya.

Meski demikian, BGN mengakui cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Merauke belum menjangkau seluruh sekolah dan siswa.

“Belum. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum menerima. Ini yang sementara kami usahakan supaya ada pembukaan lebih banyak lagi SPPG, khususnya di Papua Selatan dan kabupaten-kabupaten lainnya,” katanya.

Dalam pelaksanaan program MBG, BGN Papua Selatan juga memperkuat pengawasan terhadap kualitas makanan guna mengantisipasi persoalan keamanan pangan, termasuk kasus keracunan.

Pengawasan dilakukan sejak bahan baku diterima di SPPG hingga proses produksi, pengemasan dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.

“Kami melakukan monitoring di dua waktu. Pertama pada saat bahan baku masuk. Kami melakukan monitoring bersama seluruh SPPG untuk melihat apakah mereka benar-benar memantau kualitas bahan yang masuk,” kata Sadika.

Selain pemeriksaan bahan baku, monitoring dilakukan pada dini hari hingga pagi hari, terutama ketika proses produksi dan pengemasan berlangsung.

“Kami juga melakukan monitoring mulai pukul 02.00 sampai 08.00 WIT untuk memastikan adanya pemantauan pada saat proses produksi sampai dengan proses pengemasan dan distribusi awal,” sambungnya.

BGN Papua Selatan juga mendorong agar bahan pangan yang digunakan dalam program MBG berasal dari pelaku usaha lokal. Pemanfaatan produk lokal tersebut akan dikoordinasikan dengan mitra pengelola SPPG.

Dia menambahkan, pembukaan SPPG baru khususnya di daerah terpencil, masih menghadapi tantangan investasi sebab kebutuhan biaya pembangunan sangat bergantung pada fasilitas yang telah dimiliki oleh mitra atau yayasan.

Jika mitra telah memiliki bangunan, kebutuhan investasi diperkirakan sekitar Rp2 miliar. Namun, apabila belum tersedia bangunan, kendaraan dan peralatan, kebutuhan modal dapat mencapai Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.

Sementara apabila mitra juga belum memiliki lahan, kebutuhan investasi dapat meningkat hingga sekitar Rp6 miliar.

“Ini yang menjadi salah satu kendala ataupun tantangan kami untuk membuka SPPG di wilayah terpencil seperti Mappi dan Asmat. Mereka juga terkendala pengiriman barang dan lain-lain,” pungkasnya.

Baca Juga: Kabupaten Merauke Raih Dua Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Program peluncuran SPPG tersebut sendiri diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program pemenuhan gizi di kawasan Indonesia Timur dan dilakukan secara serentak di 16 provinsi.(Get)