Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pendidikan, Senin, (9/11/2026), guna mengidentifikasi berbagai persoalan pelayanan pendidikan sekaligus menyinkronkan program kerja antara pemerintah provinsi dan empat pemerintah kabupaten di wilayah Papua Selatan.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dalam sambutannya menegaskan bahwa salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian melalui rapat koordinasi tersebut adalah sinkronisasi pengelolaan pendidikan serta penyelarasan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, distrik hingga kampung.

Menurut Apolo, sinkronisasi diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan tidak tumpang tindih. Program yang telah dilaksanakan pemerintah provinsi tidak perlu kembali dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Sebaliknya, pemerintah kabupaten dapat memprioritaskan program yang belum dilaksanakan pemerintah provinsi. Pembagian peran yang sama juga perlu dilakukan hingga tingkat distrik dan kampung.

Hal berikutnya yang perlu disinkronkan adalah akses dan pelayanan pendidikan, termasuk pemerataan fasilitas pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga pendidikan khusus.

"Ini juga harus kita lakukan melalui forum-forum seperti ini. Karena anak-anak tidak sekolah dan anak-anak putus sekolah, kita juga masih memiliki data yang belum sepenuhnya akurat dan komprehensif," ujarnya di Halogen Merauke. 

Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut seluruh pihak dapat melakukan pembenahan secara bertahap dan berjenjang. Pemetaan yang telah dilakukan diharapkan menghasilkan langkah-langkah perbaikan sehingga berbagai persoalan pendidikan di Papua Selatan dapat ditangani dari waktu ke waktu dan generasi ke generasi.

Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, Apolo juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan beserta jajaran yang telah menginisiasi, merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan tersebut.

Ia turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai kabupaten di wilayah Papua Selatan. Sementara itu, perwakilan Kabupaten Mappi diharapkan dapat mengikuti kegiatan serupa pada kesempatan mendatang karena belum dapat hadir akibat kendala transportasi dan bencana alam yang menyebabkan jarak pandang pendek sehingga sejumlah penerbangan dibatalkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan di empat kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan.

Dikatakan, kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan setiap tahun sebagai wadah evaluasi pelaksanaan program sekaligus menghimpun masukan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada tahun-tahun mendatang.

Secara khusus, rapat koordinasi juga diarahkan untuk mengembangkan potensi pendidikan khusus, terutama Sekolah Luar Biasa (SLB). Sebab, salah satu tugas pokok dan kewenangan pemerintah provinsi adalah memberdayakan serta memberikan pelayanan bagi pendidikan khusus.

Selain itu, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan, termasuk pelaksanaan tugas serta kolaborasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan.

Paskalis menambahkan, rapat koordinasi juga membahas penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Hal ini menjadi perhatian karena capaian SPM pendidikan di Provinsi Papua Selatan saat ini masih tergolong rendah.

"Kita akan bersama-sama mendiskusikan dan membicarakan program-program yang berkaitan langsung dengan peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan. Dengan demikian, ke depannya kita dapat memperoleh penilaian dan evaluasi yang lebih baik dari pemerintah pusat," jelasnya.

Agenda penting lainnya adalah harmonisasi dan validasi data bantuan sosial pendidikan, khususnya bantuan studi dan beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Paskalis menegaskan, sinkronisasi data diperlukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan ganda (*double funding*) terhadap mahasiswa di Papua Selatan. Dengan demikian, bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak mahasiswa yang membutuhkan.

"Kita tidak menginginkan adanya pembiayaan ganda terhadap mahasiswa di Provinsi Papua Selatan. Kita berharap melalui kegiatan ini terdapat sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran," ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut diikuti perwakilan Sekolah Luar Biasa (SLB) Animha dan SLB Bakti Luhur yang dikelola Suster Alma di Merauke. Selain itu, hadir pula perwakilan Dinas Pendidikan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah dari kabupaten-kabupaten di Papua Selatan untuk membahas bantuan studi dan beasiswa.

Baca Juga: Kekeringan Dua Bulan, Warga Kondo dan Korkari Mulai Kesulitan Pangan, Pemkab Merauke Kirim Bantuan

Namun, perwakilan Kabupaten Mappi belum dapat hadir karena kendala transportasi, khususnya penerbangan. Sementara itu, kehadiran perwakilan Kabupaten Asmat juga belum dapat dipastikan dalam sambutan tersebut.(Get)