Tim Ekspedisi Patriot UGM Serahkan Kajian Infrastruktur Muting ke Pemkab Merauke

MERAUKE – Tim Ekspedisi Patriot (TEP) PS018 Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil kajian infrastruktur, konektivitas, dan logistik Kawasan Transmigrasi Muting kepada Pemerintah Kabupaten Merauke, Selasa (10/11/2026). Kajian itu memuat penilaian kesiapan infrastruktur di 24 kampung dan daftar 36 usulan intervensi di Distrik Muting, Ulilin, dan Eligobel. Penyerahan berlangsung seusai pemaparan hasil kajian dan sesi tanggapan organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Merauke. Koordinator Lapangan TEP PS018 UGM Linthang Cahya memandu kegiatan tersebut.

Tim Paparkan Peta Kesiapan dan Urutan Prioritas

Siraj Fadlulah membuka sesi dengan memaparkan hasil Indeks Kesiapan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi (IIKT). Penilaian mencakup empat dimensi, yakni transportasi, energi, telekomunikasi, dan logistik. Siraj menggunakan peta untuk menunjukkan perbedaan tingkat kesiapan antarkampung dan sebaran kendala akses di kawasan tersebut.

Linthang kemudian menjelaskan urutan prioritas 36 usulan intervensi berdasarkan tingkat urgensi, dampak, dan kelayakan pelaksanaan atau Urgency, Impact, and Feasibility (UIF). Hasil IIKT memberi gambaran tentang kebutuhan infrastruktur antarkampung, sementara UIF membantu menentukan usulan yang perlu ditangani lebih dahulu.

Dalam paparan yang sama, Linthang membahas fungsi Muting, Ulilin, dan Eligobel dalam struktur ruang Kabupaten Merauke. Ia menelaah kesesuaian antara fungsi pelayanan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Merauke Tahun 2010–2030 dan kondisi akses infrastruktur di lapangan. Telaah tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011.

Achmad Farlan memaparkan instansi yang dapat menangani setiap usulan sesuai kewenangannyaserta kebutuhan koordinasi jika satu usulan melibatkan beberapa pihak. Ia juga menjelaskan peta penerima manfaat yang menunjukkan kampung-kampung yang berpotensi terbantu oleh suatu intervensi. Perbaikan akses pada satu ruas jalan, misalnya, dapat menunjang mobilitas warga dari beberapa kampung yang menggunakan jalur tersebut.

Mila Amalia menutup rangkaian paparan dengan menyampaikan ringkasan kebijakan (policy brief) yang merangkum temuan utama dan rekomendasi tim. Kegiatan itu juga menampilkan video dokumenter kondisi jalan hasil survei lapangan dan penjelasan peta oleh Johanes.

Achmad Farlan menjelaskan peta penerima manfaat yang menunjukkan kampung-kampung yang berpotensi terbantu oleh usulan intervensi di Kawasan Transmigrasi Muting. Foto — Dokumentasi TEP PS018 UGM 2026

Hasil Kajian Jadi Bahan Masukan Penyusunan RTRW Merauke

Perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir mengapresiasi hasil kajian Tim Ekspedisi Patriot (TEP) PS018 UGM dan menilai temuan tim sesuai dengan kondisi di lapangan. Masing-masing instansi memberikan masukan sesuai bidangnya. Dalam sesi tersebut, salah satu perwakilan OPD menanyakan bentuk dukungan yang dapat diberikan tim setelah kajian diserahkan.

Koordinator Lapangan TEP PS018 UGM Linthang Cahya menjelaskan bahwa tim memulai kajian dengan survei lapangan, memvalidasi temuan bersama pemerintah kampung dan distrik, lalu membahasnya dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) tingkat kabupaten. Menurut Linthang, hasil kajian itu dapat membantu pemerintah daerah membahas langkah penanganan bersama. Temuan yang memerlukan dukungan lebih lanjut dapat dibawa ke tingkat provinsi dan kementerian terkait.

Salah satu tindak lanjut yang dibahas ialah pemanfaatan dokumen kajian tim sebagai bahan acuan pendukung penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baru yang tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Merauke. Temuan mengenai akses infrastruktur antarkampung dan telaah fungsi pusat pelayanan dapat menjadi masukan dalam proses tersebut. Hasil kajian tim juga akan ditindaklanjuti oleh Bapperida Kabupaten Merauke melalui bidang riset.

Seusai sesi tanggapan, tim menyerahkan paket luaran kajian kepada Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Bapperida dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tim berharap dokumen tersebut dapat diteruskan kepada OPD terkait untuk mendukung pembahasan dan penanganan usulan sesuai kewenangan masing-masing.