Sosialisasi implementasi Sub Penyaluran dalam rangka percepatan penerapan BBM 1 harga secara Nasional, diselenggarakan di Swisbelhotel Merauke, Rabu (10/10) oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). 

 

Tugas BPH Migas adalah mengurus SPBU agar beroperasi dengan baik dalam menyalurkan BBM di seluruh Indonesia dan memastikan BBM sampai kepada masyarakat dan ke daerah pelosok.

 

"Termasuk mengatasi mahalnya harga dan sulitnya masyarakat mendapatkan BBM dengan cara mendekatkan pelayanan kepada mereka. Salah sataunya lebih banyak lagi membangun penyaluran serta memastikan harga yang pantas.Harapan kita percepatan penerapan BBM 1 harga ini bisa tersampaikan kepada masyarakat hingga ke pelosok," jelas Anggota PBH Migas, Lobo Balia.

 

Anggota Komisi VII DPR-RI, Peggy Patricia dalam sambutanya menyebutkan, kuota BBM untuk Papua ditentukan berdasarkan hasil survey yang dilakukan sedetail mungkin dan atas rekomendasi pemerintah daerah kabupaten dan provinsi. 

 

"Jumlahnya masih sangat kurang butuh penambahan dan perlunya pengawasan terhadap penyaluran dan harga agar rakyat tidak dikorbankan."

 

Wakil Bupati Merauke, Sularso kesempatan itu mengatakan, adanya BBM 1 harga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi geografis di Papua masih jadi persoalan yang harus dipikirkan bersama supaya tidak terlalu jauh disparitas harga BBM.

 

"Maka sementara kita sedang upayakan tingkat sub penyalur ada di setiap distrik sebagai perpanjangan tangan penyalur BBM. Dan kita akan maksimalkan sistem pengawasan, supaya tepat sasaran," ujarnya.

 

Sularso menjelaskan, Kabupaten Merauke penggunaan BBM terbesar adalah dari sektor pertanian untuk lahan produktif seluas 40.000 hektar dan perikanan. Satu hektar lahan bisa memakai 178 BBM terutama di musim gadu/musim panas. Digunakan untuk menyedot air ke dalam lahan.

 

Di sektor perikanan, kesulitan jangkauan dan luas wilayah. Serta ada juga penangkap ikan yang belum memiliki ijin, sementara nelayan lokal cukup banyak. Dari jangakuan, mengakibatkan di pulau terluar seperti pulau Kimaam sering terjadi kelangkaan BBM.

 

"Sehingga perlu ada kebijakan kuota untuk kebutuhan BBM di pulau terluar. Sebab tidak dipungkiri, persoalan migas ini banyak mafia yang sulit diatasi," pungkas dia.