Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dan Pemkab Merauke diminta bekerja sama untuk memberikan perhatian serius kepada warga Asmat yang sudah lama berdomisili di Merauke namun tidak mengalami kemajuan karena berbagi faktor.

Pertama, kondisi mereka sangat memprihatinkan hanya tinggal di pemukiman kumuh tidak layak pada 13 titik pemukiman di Kota Merauke. Mereka juga tidak memiliki dokumen kependudukan yang jelas dan bertahan hidup dengan mengumpulkan sampah daur ulang dan atau menjaring seadanya.

"Sebagai anak Asmat, saya harapkan Pemerintah Asmat harus bekerjasama dengan Pemerintah Merauke untuk melihat warga Asmat. Dalam hal kebersihan kota itu libatkan mereka agar dapat menopang kebutuhan hidupnya," ujar Alfons Kawem sebagai Ketua Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Lingkungan Hidup HIPMI Kabupaten Marauke sekaligus Pemuda Pemerhati Ekonomi Pembangunan Asal Asmat, Rabu (30/06) Merauke.

Ia sangat menghargai pernyataan Bupati Asmat, Elisa Kambu belum lama ini yang mengajak warganya kembali ke daerah asal agar dapat memperoleh perhatian dan bantuan dari Pemkab Asmat. Namun, pernyataan ini harus ada solusi untuk memudahkan dan memastikan warga mendapatkan perhatian mulai dari transportasi maupun kebutuhan makanan saat kembali ke tempat asal dalam beberapa waktu tertentu.

"Sebagai contoh pada masa Pak Jhon Gluba Gebze, saat masyarakat Asmat, Mappi dan Boven Digoel dipulangkan ke daerah asal, itu disipakan kapal sebagai transportasi untuk masyarakat harus pulang. Jadi Pemda Asmat harus siapkan transportasi untuk mereka pulang," ujar Alfons.

Apresiasi kedua disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Merauke, yang memiliki niat baik untuk mengurus proses perpindahan penduduk secara kolektif dari Asmat ke Merauke. Rencana ini dinilai sangat positif tetapi alangkah baiknya Disdukcapil Merauke perlu turun ke titik-titik pemukiman Asmat untuk mendata secara langsung. Alasannya, pendataan ini guna memudahkan warga, sebab jika petugas hanya sekedar menyampaikan di media massa saja sudah pasti rencana tersebut tidak akan berhasil. Pasalnya, SDM warga, lalu kondisi mereka sangat tidak memungkinkan untuk memahami dan berkomunikasi langsung ke Kantor Capil.

"Saya pikir mereka tidak akan bisa kalau disuruh datang ke Disdukcapil, karena mereka tidak mengerti. Sehingga petugas yang harus turun mendata di lapangan, maka hasilnya akan lebih efektif," pintanya.

Bahkan ia sangat bangga dan menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Merauke, AKBP Untung Sangaji yang sudah melibatkan sebagian masyarakat Asmat dalam kegiatan Home Industri pembuatan kancing baju batok kelapa dan produksi minya kelapa asli. Kegiatan yang sangat positif ini bertujuan memberdayakan masyarakat agar mampu berusaha mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga dapat bertahan hidup dengan kegiatan yang lebih layak.

Alfons menyebut warga Asmat berada di 13 pemukiman yang harus didatangai dan didata petugas. Besar harapannya, ke depan nanti kedua Pemkab ini akan membangun rumah khusus dengan tanah yang sudah dibeli pemerintah.

"Apabila Pemkab Merauke siapkan tanah, maka Pemkab Asmat bangun rumah, atau sebaliknya. Untuk menuju ke Provinsi Papua Selatan, kita harus melihat masyarakat yang kecil-kecil ini dulu," imbuhnya. (Get)