Sekertaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen membuka kegiatan rapat koordinasi teknis pemerintahan kampung se Provinsi Papua tahun 2018. Rakor dipusatkan di Kabupaten Merauke, Rabu (14/3). Sekda Provinsi Papua mengatakan kehadiran kampung-kampung di Tanah Papua lebih banyak terjadi karena pertimbangan politik, dengan alasan kenaikan jumlah penduduk yang begitu signifigan dalam limit waktu yang begitu dekat.

Saat ini Provinsi Papua sudah mencapai 5419 kampung, 110 kelurahan. Katanya, hampir semua kabupaten yang memekarkan kampung dan distrik atas dasar kepentingan politik lokal. Endingnya, menjadi tanggungjawab pemerinntah daerah untuk membina aparatur pemerintah dan menyiapkan infrastruktur di pemerintahan kampung.

“Salah satu indicator, jumlah penduduk naik maka Dana Alokasi Umum (DAU) juga akan bertambah. Perlu ada skema yang lebih penting dari kondisi geografis dan tingkat kemahalan yang dijadkan catatan penting ketimbang jumlah penduduk,” pintanya saat membuka rakor dimaksud di Sakil A Swisbel Hotel Merauke.

Ia memaparkan, masih banyak juga kampung- kampung di semua kabupaten yang belum mempunya fasilitas tetapi pemekaran terus dilakukan. Menurutnya ini jadi kajian dari semua birokrat dan membuat telaah kepada bupati tentang masalah itu. “Ada pembenahan terhadap semua persoalan dan segera ditindaklanjut. Bagaimana penataan kampung, administrasi dan infrasruktur kampung,” harapnya.

Kesempatan yang sama ia mengingatkan tanggunjawab  bupati dalam menyiapkan pendamping terhadap pemanfaatan Dana Desa (DD). Karena dari segi kualitas, para aparat kampung masih sangat memprihatinkan. Sehingga sekda Hery inginkan pelaksanaan rakor di Merauke tidak sekedar bersilaturahmi tetapi ada pencapaian yang jelas.

Sebelum menutup sambutannya, ia tekankan kepada seluru Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlibat dalam politik praktis. “Kerja di Tanah Papua harus terbuka dan jujur, terlepas dari politik” ucapnya mengakhiri.