Merauke - Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan terus melakukan intervensi terhadap anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan, terkait gizi serta terus dukung peningkatan kesehatan anak di Papua Selatan.

Untuk itu, sistem pelayanan kesehatan yang berjalan, terus dipantau di posyandu dan di pustu guna memastikan kesesuaian pelayanan berdasarkan standar pelayanan yang sudah ditentukan serta memastikan apa saja kekurangan yang harus ditindaklanjuti. Selasa (9/7/2024), Dinkes Papua Selatan bersama Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr. Maria Endang Sumiwi mendatangi beberapa pustu dan posyandu di Merauke. 

"Hasil kunjungan lapangan kebetulan di posyandu ada penimbangan bayi dan balita juga ibu hamil, kita melihat bagaimana tinggi badan, apakah ada anak kurang gizi sehingga perlu lakukan penguatan intervensi terhadap anak dengan gangguan pertumbuhan maupun gizi," terang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta Herlina, Rabu (10/7/2024) di Merauke.

^{_{Pembukaan Rakerda Dinkes Kesehatan Papua Selatan 2024.}}

Hasil kunjungan kemudian dibahas di Rakerda yang dibuka di hari yang sama terpusat di Swissbell Merauke melibatkan Dinas Kesehatan empat kabupaten di selatan yaitu Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Asmat yang berlangsung selama tiga hari. 

Diakui masih ditemukan anak kurang gizi di wilayah cakupan dan khusus Kabupaten Merauke dari 25 puskesmas tercatat anak-anak yang mengalami kurang gizi. Sementara angka stunting Provinsi Papua Selatan per Desember 2023 berada di 19,1 persen. Sedangkan Kabupaten Merauke khususnya posisi di angka 16 persen. Diharapkan di tahun 2024, penanganan stunting di Papua Selatan bisa mencapai angka nasional yakni 14 persen.

Ini juga membutuhkan kerjasama dan dukungan semua pihak serta support sistem yang baik guna mencapai hasil yang ditargetkan tersebut. 

"Kita perlu bahu membahu antara Kementrian Kesehatan, provinsi dan kabupaten. Misalnya kabupaten ada sekian punya kekurangan hematologi analyzer sekian banyak, nanti disupport berapa dari APBN dan berapa dari APBD provinsi," pungkas dr. Herlina.(Get)