Merauke - Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo), Budi Hartanto melakukan pelantikan dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gapeksindo Provinsi Papua Selatan, dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. 

Pelantikan ditandai dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan penyerahan bendera dari Waketum Pengurus Pusat kepada Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dan diserahkan lagi ke Ketua DPD terpilih Herman Anitu Basik Basik di Halogen Merauke, Kamis (11/7/2024). Kesempatan yang sama juga diresmikan logo DPD Gapeksindo Papua Selatan oleh Apolo Safanpo. 

Ketua DPD Gapeksindo Papua Selatan Herman Anitu Basik Basik dalam sambutan perdananya merasa bangga dan berterima kasih atas pelantikan yang bisa terlaksana. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPC Gapeksindo Kabupaten Merauke selama 8 tahun dengan jumlah anggota berjumlah 176 perusahaan. Di dalamnya ada tiga klasifikasi yang dibagi yakni perusahaan kecil 150 perusahan, menengah 23 perusahan dan klasifikasi besar 3 perusahan.

Disampaikan, selama melaksanakan tanggung jawab di Merauke, Gapeksindo telah banyak melaksanakan kegiatan konstruksi bukan hanya di Merauke bahkan sampai ke daerah Yahukimo. Dan 60 persen pembangunan konstruksi dilaksanakan oleh anggota Gapeksindo Merauke. 

"Saya berharap ke depan, dengan terbentuknya DPC di empat kabupaten di Papua Selatan nantinya akan lebih berkembang dan lebih profesional dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai kontraktor. Pembinaan oleh dinas terkait terutama Dinas PU Papua Selatan telah melaksanakan pelatihan khusus pengusaha Papua. Kami merasa berterimakasih karena dari Pemrov sangat membantu memberikan pelatihan dan untuk mendapatkan SKP dan SKA/sertifikat keahlian serta pengurusan surat izin usaha," ujar Herman. 

^{_{Pelantikan DPD Gapeksindo Papua Selatan dan DPC empat kabupaten.}} 

Selanjutnya pelatihan mandor, tukang dan K3 untuk 140 anggota dan Gapeksindo merasa ini sangat terbantu karena dilakukan tanpa biaya terhadap orang asli Papua (OAP). Sebab, ketika dilakukan lelang pekerjaan, dirasa sangat berat sebab setiap perusahan harus menampilkan tenaga ahlinya dll. 

"Kita sebagai kontraktor akan diperhadapkan dengan aturan yang begitu berat tapi menjadi seorang kontraktor harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mempersiapkan administrasi perusahannya," pungkasnya. 

Belum lagi proses pengurusan sertifikat badan usaha (SBU) saat ini sudah berbeda dengan sebelumnya yang masih bisa diurus secara manual dan bisa didapat lebih cepat. Sementara sekarang ini sudah masuk dalam sistem digitalisasi dan prosesnya cukup lama karena harus masuk dalam sistem online single submission risk based approach (OSS-RBA) atau perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Kesempatan yang sama baik Pj Gubernur maupun Waketum Pengurus Pusat menyampaikan usai dilantik DPD Gapeksindo Papua Selatan dan DPC Gapeksindo empat kabupaten dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam mendukung pembanguan dalam bidang jasa konstruksi di Papua Selatan. Pemerintah provinsi dan pusat akan terus memberikan dukungan agar para kontraktor tetap eksis dalam bidangnya.(Get)