Merauke - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Papua Selatan diminta tangani antrean panjang kendaraan di SPBU yang ada di Kabupaten Merauke.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa ketika hadiri dan membuka Musyawarah Cabang (Muscab) ke-VII DPC Hiswana Migas Papua Selatan di Hotel Halogen Merauke, Senin (16/6/2025).

Wagup menegaskan, pemandangan tak sedap terjadi setiap hari yakni antrean kendaraan terutama truk hampir tidak habis-habisnya. Bahkan ada kendaraan yang memodifikasi tanki bahan bakar sehingga bisa mengisi lebih banyak dari tanki asli buatan pabrik.

Selain itu, menurut Paskalis bahwa kebanyakan BBM ini terserap karena adanya banyak alat mesin pertanian (Alsintan) yang digunakan untuk mendukung program strategis nasional (PSN) di Merauke.

"Kalau boleh harus mendata kira-kira alat dan mesin pertanian yang didatangkan berapa ribu untuk mendukung Program Strategis Nasional dan membutuhkan berapa besar bahan bakar minyak, ini mungkin belum nampak," ujar dia.

Wagup juga meminta kepada Bupati Merauke untuk mengeluarkan instruksi agar di atas pukul 10.00 WIT tak ada lagi antrean untuk mendapatkan BBM. Ke depan, harus dipikirkan secara bersama bagimana menyelesaikan persoalan ini, meretas kebutuhan bahan bakar minyak untuk alsintan. Termasuk penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Merauke yang menjadi pusat optimalisasi lahan pertanian untuk mendukung PSN.

Berikut mengenai harga BBM subsidi yang dinilai terjadi kenaikan cukup signifikan berbeda dengan daerah kota. Termasuk tiga kabupaten lain yakni Asmat, Mappi dan Boven Digoel. Sehingga ia menyoroti istilah tepat guna tepat sasaran masih dirasa belum tepat menurutnya.

"Harga BBM di Wanam harganya tidak sama dengan yang ada di Kota Merauke, harganya jauh berbeda. Daerah lainnya juga demikian yakni Mappi apalagi di Asmat, harga BBM nya sangat mahal padahal subsidi," ujarnya.

Selain itu, sistem digitalisasi yang kini diterapkan untuk penjualan BBM juga menjadi persoalan tersendiri di Papua yang mesti dievaluasi.

Ia berharap Hiswana Migas Papua Selatan menjadi lembaga independen, bukan memihak pemerintah dan masyarakat, tetapi bagimana menjadi terang, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui pendistribusian dan penyaluran BBM.

Bupati Merauke,Yoseph Bladib Gebze yang juga hadir pada kesempatan itu menegaskan bahwa kegiatan vital yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ini harus betul-betul memastikan bahwa seluruh masyarakat bisa terlayani dengan baik.

"Kenapa sangat vital karena tentu saja pendistribusian bahan bakar minyak secara baik dan merata secara langsung maupun tidak langsung mengangkat perekonomian daerah," ucap Yoseph.

Kemahalan dan kelangkaan BBM selalu menghiasi pembangunan daerah khususnya di Merauke terutama di distrik-distrik dan kampung begitu terasa dampaknya. Untuk itu perlu ada diskusi dan evaluasi bersama agar tidak terjadi kesenjangan harga maupun stok BBM yang begitu menyulitkan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi terhadap upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pendistribusian bahan bakar minyak selama ini. Sebab kelangkaan dan mahalnya harga tentu masih berhubungan dengan sarana transportasi baik jalan maupun moda transportasi laut.

"Semua membutuhkan waktu, kadang-kadang tantangan alam yang harus dilewati. Saya berharap ke depan melalui Muscab ini dan pengurus yang baru nanti, hal-hal yang sifatnya teknis khususnya di Kabupaten Merauke bisa kita ditangani dengan baik," pungkasnya.

Bupati Yoseph menambahkan, dengan adanya PSN di Merauke sudah pasti jumlah bahan bakar akan bertambah, sehingga baik mitra maupun pemerintah harus sama-sama berhitung untuk penambhaan kuota ke BPH Migas sehingga ketersediaan benar-benar tercukupi.

Antrean di sepanjang SPBU di Kota Merauke ini juga harus diurai secara baik melalui kemitraan yang selama ini sudah dibangun, dan merupakan evaluasi yang harus dibenahi bersama kedepan.

"Acuan kita sama yaitu regulasi, sehingga kita dapat memastikan bahwa rakyat di pelosok manapun kota bisa dilayani dengan harga BBM satu harga dan merata baik di kota sampai di kampung-kampung," kata Yoseph.

_{Baca Juga : MASATA Sarankan Pemprov Genjot Sektor Pariwisata Alam Selamatkan Hutan Tersisa di Hutan Papua Selatan}

Ia berharap, mudah-mudahan dengan adanya penerapan program strategi nasional di Merauke bakal berdampak pada infrastruktur yang dibangun dengan baik, sehingga pendistribusian BBM akan sesuai slogan yakni tepat waktu dan tepat sasaran.(Get)