Merauke - Aksi demo berturut-turut yang mengarah ke anarkis dilakukan para pencari kerja berkaitan dengan hasil seleksi CPNS formasi 2024 membuat para tua-tua adat di Merauke geram dan buka suara.

Selasa, (22/7/2025) masyarakat adat dari berbagai golongan melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, membahas perilaku para pendemo yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Karena itu, pihaknya minta agar kepolisian tidak memberikan izin demo kalau tidak melalui izin atau kesepakatan atau perundingan kepala suku adat setempat.

Bagi tetua adat, aksi protes sangat bisa dan sah-sah saja untuk dilakukan namun harus ada batasan, jangan berlebihan, memaksa atau mengatur pemerintah, menghina atau pengerusakan.

"Kami ambil penegasan secara adat bahwa Merauke ini istana damai. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan dengan kekerasan tapi duduk bersama selesaikan dengan cara yang baik, bukan menuntut demo sampai menghancurkan. Kita punya harga diri dan jati diri, jangan sampai membunuh dan melecehkan, itu sudah salah," ujar Bapak Yus selaku Hakim Golongan Adat Malind-Imo dalam pertemuan di Gedung Negara atau kantor gubernur sementara Papua Selatan.

Dikatakan, negara Indonesia memiliki hukum dan aturan yang berlaku, baik hukum adat, hukum agama dan hukum pemerintah. "Ketika kita keluar dari jalur, adat juga bisa marah. Kami sebagai orangtua dan sebagai orang adat menyampaikan seluruh masyarakat, kepala suku dan adat bersatu menjaga daerah tetap aman dan damai," pintanya.

Senada juga disampaikan Kasimirus Kaize selaku Ketua Umum Golongan Sosom. Ia menyampaikan keberatannya yakni tidak mau ada keributan di jalan raya. Demo menurut Kasimirus bukan aturan adat Marind. Kalau adat Marind biasa selesaikan secara damai duduk persoalan. Kami tidak mau Merauke ini kacau, tegasnya.

"Kehadiran Provinsi Papua Selatan dan kehadiran gubernur untuk semua orang, jangan halangi pemimpin karena pemimpin bicara untuk semua orang. Mulai hari ini berhenti dengan demo-demo," tegasnya lagi. 

Menanggapi pembahasan tersebut, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan sebagai wakil pemerintah menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak terutama dari golongan adat, polisi adat atas aspirasi yang disampaikan itu. Pemerintah akan berdiri di tengah mendengar seluruh aspirasi dan menjaga keseimbangan.

"Aspirasinya kami terima dan sebagai pemerintah kami berdiri di tengah untuk menjaga keseimbangan. Mari kita jaga kota, wilayah kita sama-sama supaya keamanan yang diturunkan nenek moyang kita tetap kita teruskan agar masyarakat kita bisa melakukan akatifitas perekonomian dengan baik. Kemanan dan kedamaian menjadi tanggungjawab bersama sepanjang hidup," ucap Apolo. 

Kanjut Apolo sampaikan bahwa Pemerintah Papua Selatan terus berkoordinasi dengan BKN untuk penambahan kuota bagi pencari kerja yang belum beruntung pada tes CPNS 2024 kemarin. 

Kesemoatan berikut, Kabag OPS Polres Merauke AKP Irwanto Syawal mengatakan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan hendaknya dilakukannya dengan santun.

"Kalau terjadi hal-hal yang kurang santun, kami akan tindak dengan hukum yang berlaku. Orang-orang yang sudah mengarah ke pidana sudah kami layangkan surat panggilan untuk melakukan klasifikasi," pungkas Kabag OPS Polres Merauke.

_{Baca Juga : Bernilai Ekonomis, Ribuan Kilogram Sirip Pari Diminati Pasar Internasional}

Menurutnya sekitar tiga orang yang disurati polisi untuk melakukan klasifikasi, salah satunya koordinator demo.(Get)