Berita Utama

RPJMD Kabupaten Merauke 2025-2029 Harus Sinkron dengan Dokumen Pembangunan Nasional

Merauke - Pemkab Merauke dan berbagai pihak menyelenggarakan Forum Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Merauke tahun 2025-2029 dengan dokumen pembangunan nasional.

Forum Sinkronisasi ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Jumat, (29/8/2025) guna membicarakan berbagai hal terkait sinkronisasi pembangunan di daerah dan nasional. 

"Forum ini sangat strategis sebagai Forum sinkronisasi RPJMD Kabupatem Merauke dan dokumen perencanaan secara nasional yang ingin kita capai. Apa yang tertuang dalam RPJMD benar-benar terintegrasi dengan dokumen perencanaan secara nasional," ucap Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze kesempatan tersebut.

Dalam penyusunan RPJMD, perlu melihat bahwa Merauke sebagai daerah strategis di perbatasan dan ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional dan gerbangan timur nusantara, maka sisi pembangunan harus menjadi satu kesatuan yang harus disusun bersma. Kemudian, penguatan infrastruktur dana kolektif dan pelayanan dasar untuk wilayah terluar. Pembangunan daerah perbatasan serta keberlanjutan program pangan yang dicanangkan presiden, dan pemberdayaan masyarakat OAP dan nusantara yang ada di Merauke.

Kesempatan yang sama bupati minta dukungan Pempus untuk program daerah 5 tahun ke depan sehingga cita-cita besar bersama bisa terealisasi dengan baik. 

"Menteri PUPR mohon dukungan pembangunan jalan, irigasi dan air baku. Mentan penguatan bagi para petani, penyuluh dan pembangunan ekosistem pangan. Arah bijak dan fasilitas pendanaan kami mohon dukungan Mendagri dan Bappenas RI dan ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat," ucap Yoseph. 

Kepala Bapperida Papua Selatan, Ulmi Listyaningsih Wayeni mewakili Gubernur Apolo Safanpo mengatakan, RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam lima tahun ke depan sekaligus penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih.

Sedangkan RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi pedoman, arah dan kebijakan pembangunan seluruh Indonesia. Forum hari ini memastikan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi perencanaan daerah dengan perencanaan nasional.

"Dengan demikian pembangunan yang kita laksanakan di Papua Selatan khususnya di Kabupaten Merauke akan berjalan selaras dengan kualitas pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di daerah," katanya.

Dikatakan, Kabupaten Merauke adalah wilayah strategis bukan hanya sebagai lumbung pangan nasional dalam rangka Food Estate tetapi juga sebagai pintu gerbang terdepan Indonesia kawasan timur. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan harus benar-benar memperhatikan beberapa hal penting.

Beberapa hal atau poin penting yang dimaksudkannya itu adalah:

1. Penguatan ketahanan pangan nasional melalui sektor pertanian yang berkelanjutan, 2. Meningkatkan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antara wilayah dalam Provinsi. 

3. Meningkatkan kualitas SDM lokal agar pembangunan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Merauke yang ada di Papua Selatan. 

4. Pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan mengingat Merauke memiliki ekosistem yang unik dan kaya. 

5. Penguatan tatakelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis data.(Get)

Baca Juga : Tatib Dewan Diubah Setelah Penambahan Anggota DPRK Merauke Jalur Pengangkatan