Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan mencatat sekitar 5 prioritas pembangunan yang akan dilakukan di tahun 2027. 

Lima prioritas ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan, Dr. Ulmi Listianingsih Wayeni saat pemaparan pada konsultasi publik dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027 di Bell-Hotel Merauke, Selasa, (7/4/226) yang diikuti dari empat kabupaten cakupan. 

Lima prioritas pembangunan tersebut pertama, peningkatan layanan melalui kualitas SDM, dan pengentasan kemiskinan. Kedua, pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya industri kreatif, infrastruktur dan kewirausahaan. Ketiga, penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola Otsus. Keempat, lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah adat secara berkelanjutan, dan kelima infrastruktur dan konektivitas. 

Kemudian ada tujuh isu strategis Papua Selatan meliputi, pertumbuhan ekonomi, konflik lahan dan hak masyarakat adat, Papua Selatan menjadi lumbung pangan nasional dan mandiri pangan, tingginya angka kemiskinan, penguatan SDM yang berkualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal, dan penyelesaian tata ruang. 

Kepala Bapperida juga menyebut ada 11 permasalahan pembangunan Papua Selatan meliputi:

1. Masih rendahnya kualitas SDM

2. Tingginya angka kemiskinan

3. Tingginya angka pengangguran

4. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi

5. Tingginya angka kerawanan pangan/ketahanan pangan

6. Konektivitas infrastruktur; jalur distribusi logistik dan hasil produksi masih sulit

7. Masih rendahnya peningkatan produksi lokal

8. Kelangsungan hidup akibat krisis ekonomi bagi masyarakat adat karena belum ada pemetaan wilayah adat yang jelas dan partisipatif masyarakat

9. Belum optimal tata kelola penyelenggaraan pemerintahan

10. Masih rendahnya komitmen antar pemerintah dan masyarakat

11. Belum optimalnua tata ruang dan pemanfaatan kajian lingkungan hidup.

Semantara untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Papua Selatan tahun 2024 tertinggi di Kabupaten Merauke dengan capaian 4,11?. Disusul Kabupaten Asmat, 3,47?, Boven Digoel 0,96? dan Kabupaten Mappi 0,35?. "Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Papua Selatan tahun 2024 sebesar 5,5?, namun pada tahun 2025 terjadi penurunan laju pertumbuhan menjadi 3,39?. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan sebesar 2,11?," ucap Ulmi. 

Penyusunan RKPD ini dibuka oleh Asisten 1 Setda Provinsi Papua Selatan, Dr. Agustinus Joko Guritno. Dikatakan, RKPD 2027 ini dilakukan untuk selaraskan kebijakan pembangunan dari pusat, provinsi hingga daerah dengan tema Percepatan dan Pemerataan Akses serta Kualitas Layanan Dasar, serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat Adat.

RKPD merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Dikatakan, konsultasi publik RKPD tahun 2027 penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal mendasar yang menjadi fokus dalam kegiatan ini pertama, penyelarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah

Kedua, evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025, ketiga penetapan indikator utama pembangunan daerah dan keempat, sinkronisasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Ia menegaskan, proses sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi perencanaan pembangunan merupakan tantangan sekaligus kebutuhan penting dalam memastikan keterpaduan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

Melalui forum itu, Guritno berharap dapat menghasilkan kesepakatan bersama terkait prioritas pembangunan daerah yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Dinas PU Kabupaten Merauke Adakan Pelatihan Terkait Pelaksanaan Pembangunan Gedung dan Saluran Irigasi

Agustinus menekankan pentingnya koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten, mengingat Papua Selatan sebagai provinsi baru, pastinya banyak tantangan dan peluang dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Get)