Merauke - Ketua Asosiasi Petani Karet di Papua Selatan, Natalis Kaket mengutarakan bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan belum seriusi untuk pengembangan taman perkebunan karet di wilayah tersebut. 

Meski berpotensi dan ada hutan karet sejak zaman Belanda, syangnya tanaman tersebut tidak dilirik pemerintah, padahal kalau diseriusi potensi karet sangat menjanjikan. 

"Saya secara pribadi menawarkan kepada pemerintah daerah supaya kita duduk dan bicara terkait penetapan komoditi yang jelas untuk pemberdayaan orang asli Papua," ujar Natalis, di Merauke, (8/4/2026). 

Menurutnya, pemerintah harus juga membidik peluang bagi masyarakat dalam budidaya tanaman karet. Perkuat data, luas wilayah tanaman karet sehingga ada fokus untuk target karet bagi OAP. Menurutnya karet adalah komoditas yang mampu dikerjakan oleh OAP sejak dahulu. 

"Kalau kita bicara di Merauke, Papua ini ada hutan karet bukan kebun karet. Kalau kebun mesti rapi dan siseriusi tapi yang ada ini hutan karet karena tidak jelas penanganannya," imbuhnya. 

Pemerintah diminta tidak melupakan pola pemberdayaan orang asli Papua melalui kebun karet. Perlu pendampingan sampai berhasil melalui mitra kerja bukan sekadar pelatihan, sebab ketika selesai pada pelatihan saja tentu hasilnya tidak efektif. 

Baca Juga: 2026 Banyak Guru Pensiun, Kabupaten Merauke Butuh Penambahan CPNS

"Kita berharap ada penyatuan persepsi dinas teknis di kabupaten, provinsi dan petani karet sehingga karet menjadi komoditi pemberdayaan terhadap orang asli Papua di wilayah selatan terutama di Merauke dan Boven Digoel," tandasnya.(Get)