Merauke - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan (Papsel) menandatangani nota kesepahaman (Mou) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait jejaring layanan pengampuan prioritas antara rumah sakit pengampu nasional dan regional jejaringan layanan prioritas 

Penandatanganan berlangsung di Kantor Gubernur setempat, Selasa (5/5/2026).Perwakilan Direktur Utama Rumah Sakit Pengampu Nasional, Dr. dr. Iwan Dakota mengatakan program pengampuan rumah sakit adalah upaya Kemenkes RI menunjuk rumah sakit pusat/regional (pengampu) untuk membina rumah sakit daerah guna meningkatkan kompetensi, mutu, dan akses layanan prioritas khusus penyakit kanker, jantung, stroke, uronefrologi (ginjal), KIA, kesehatan mata, pencernaan, diabetes mellitus,TB, infeksi emerging dan kesehatan jiwa. 

Tujuannya adalah mempercepat pemenuhan standar layanan melalui pendampingan, pelatihan, dan pemenuhan sarana prasarana. Target program pengampuan adalah ke depan semua masyarakat Papua Selatan tidak ada lagi yang harus merujuk ke Surabaya, Makasar atau Jakarta tetapi bisa ditangani di rumah sakit Papua Selatan. 

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan spesialistik di daerah. Mengurangi kesenjangan antar wilayah, memastikan layanan kesehatan berkualitas, sehingga nanti kualitas akan didapatkan masyarakat tanpa ada perbedaan dengan ruma sakit di Jakarta," terang dr. Iwang dalam sambutannya.

"Dengan adanya pengampuan penyakit prioritas sudah banyak kemajuan yang bisa kita dapatkan dan tentu memerlukan satu hal yang sangat penting yaitu sinergi, kolaborasi dengan Pekab, Pemkot, dan Pemrov. Untuk itu kami sangat mengharapkan kontribusi dari pemerintah daerah setempat terkait SDM yang handal."

Disampaikan, Papua Selatan mempunyai potensi untuk menjadi pusat pelayanan kesehatan di wilayah timur. Sehingga MoU menjadi titik awal kerja sama dalam menghadirkan layana kesehatan yang lebih dekat, cepat dan berkualitas.

Gubernur Apolo Safanpo mengatakan, Papua Selatan adalah provinsi baru yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022.

Oleh karena itu, kata dia, banyak kendala dan keterbatasan dalam pembangunan pelayanan kesehatan. Hingga kini, Papua Selatan baru memiliki delapan rumah sakit dan 85 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang tersebar di empat kabupaten dalam cakupan wilayah provinsi ini. 

Menurutnya, wilayah ini masih mengalami kendala dalam pelayanan kesehatan. Kendala yang dialami di antaranya sarana prasarana kesehatan, fasilitas maupun Sumber Daya Manusia (SDM)-nya

"Sampai saat ini belum ada rumah sakit provinsi, masih terpikirkan,"bkata Gubernur Apolo disela-sela sambutan.

Meski demikian, kata dia, pemerintah provinsi masih terus berupaya untuk memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut.

"Untuk itu, kami mohon dukungan dari pak Menteri Kesehatan yang diwakili Direktur Pelayanan Medis,"nujar Apolo.

Apolo menyebut, masih banyak masyarakat di Papua Selatan yang selama ini terus dirujuk ke ibu kota kabupaten maupun keluar daerah karena pemerintah provinsi belum memiliki rumah sakit.

"Oleh karena itu, kita sangat bersyukur dengan adanya program ini, akan sangat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah provinsi ini," kata dia.

Direktur Pelayanan Klinis, dr. Obrin Parulian, M. Kes, mengatakan setelah MoU dilakukan tim akan mengunjungi RSUD Merauke untuk melihat pelayanan sekaligus mengumpulkan data antara standar yang diharapkan dengan kondisi eksisting di RSUD Merauke.

"Sehingga kita bisa memetakan gab pelayanannya apa, dari sisi SDM apakah sudah memenuhi, dari peralatan, dan sarpras apakah sudah memenuhi. Kalau tidak ada, inilah yang nanti kita susun bersama roadmap pemenuhannya," kata dr. Obrin. 

Diakui masih terjadi kesenjangan yang besar antara daerah barat dan timur, kota dan desa. Karena itulah Kemenkes memperbaiki kondisi gab dari hulu ke hilir, dari komunitas, layanan primer sampai ke layanan tingkat rumah sakit.

"Pengampuan di rumah sakit dibagi-bagi. Nanti ada kasus-kasus yang kita harapkan tuntas di level Kabupaten/Kota. Dan untuk terselenggaranya layanan ini butuh minimal tiga unsur yakni, SDM, sarana prasarana, dan peralatan."

Baca Juga: Pemprov Papua Selatan Kembalikan Lima Aset Pemkab Merauke

Khusus SDM, dr. Obrin minta kepada pemerintah setempat menyekolahkan putra daerah sebagai dokter spesialis dengan kirim velo untuk mendidik putra-putri Papua Selatan. Tujuannya setelah mereka selesai pendidikan akan kembali ke daerah dan melayani masyarakat di Papua Selatan.(Get)