Merauke - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke siapkan solusi untuk mengatasi persoalan kekurangan air irigasi yang mengancam sekitar 800 hektare lahan persawahan di kawasan SP4 hingga SP8, Distrik Tanah Miring. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah potensi gagal panen pada musim tanam yang sedang berlangsung.

Dalam rapat bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), dinas teknis, dan kelompok tani, pemerintah daerah membahas berbagai alternatif penanganan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, agar kebutuhan air bagi lahan pertanian dapat segera terpenuhi.

Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gede mengatakan, sumber air sebenarnya tersedia, namun harus dialirkan melalui jaringan drainase dan alur sungai yang ada sehingga diperlukan pengelolaan yang tepat agar mampu mengairi seluruh areal persawahan secara maksimal.

"Kawasan SP4 sampai SP8 memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Namun apabila kebutuhan air tidak terpenuhi, apalagi saat tanaman padi memasuki fase bunting, maka risiko gagal panen sangat besar," ungkapnya di ruang rapat Dinas Pertanian dan Hortikultura Merauke, Selasa, (30/6/2026).

Sebagai langkah darurat, pemerintah meminta dinas teknis segera melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan penyebab utama terganggunya pasokan air. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar penentuan kebijakan yang paling efektif.

Salah satu solusi yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah pembangunan bendungan sementara atau penutupan aliran air di titik tertentu agar debit air dapat dikendalikan dan diarahkan menuju areal persawahan. Usulan tersebut mendapat masukan dari Balai Wilayah Sungai dan akan dikaji lebih lanjut berdasarkan kondisi di lapangan.

Bupati Merauke juga meminta dilakukan perhitungan mengenai waktu ideal yang dibutuhkan untuk mengairi sekitar 800 hektare sawah sehingga pola pengaturan pintu air dapat disusun secara efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi para petani.

Selain penanganan darurat, Pemerintah Kabupaten Merauke juga mulai menyiapkan langkah jangka panjang bagi masyarakat di Kampung Kamangi yang berpotensi terdampak oleh kebijakan pengelolaan air.

Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah pengembangan budidaya ikan melalui pembangunan kolam maupun penggunaan kolam terpal. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hasil tangkapan ikan di sungai sekaligus membuka sumber pendapatan baru.

Pemerintah juga membuka kemungkinan pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat yang terdampak agar kebijakan pengelolaan air tetap berjalan tanpa mengurangi kesejahteraan warga.

Baca Juga: Website Data Angkutan Karya Mahasiswa PKL Akan Dikembangkan untuk Tingkatkan Layanan Dishub Merauke

Bupati Yoseph menegaskan penanganan persoalan irigasi tidak dapat ditunda karena kebutuhan air bagi tanaman padi semakin mendesak. Oleh karena itu, koordinasi dengan BWS, dinas teknis, dan kelompok tani akan terus dilakukan hingga solusi yang tepat dapat segera diterapkan di lapangan.(Get)