Merauke - Pemerintah Kabupaten Merauke menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban anggaran.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah dalam kegiatan pendampingan dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bersama Asisten Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) beserta jajaran.

Mewakili Bupati Merauke, Wabup menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian KemenPAN-RB terhadap Kabupaten Merauke.

"Kehadiran Asisten Deputi beserta jajaran menjadi semangat bagi kami. Kabupaten Merauke mendapatkan perhatian khusus untuk mendapatkan pendampingan dan evaluasi," ujarnya, Rabu, (29/6/0206). 

Ia menegaskan bahwa pembahasan SAKIP tidak hanya berkaitan dengan administrasi maupun laporan kinerja, tetapi lebih jauh menyangkut bagaimana setiap anggaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ditegaskan, setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program benar-benar selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.

"Paling penting adalah bagaimana setiap program dapat dipertanggungjawabkan anggarannya dan memberikan dampak terhadap masyarakat," katanya di Auditorium Kantor Bupati Merauke. 

Ia juga menyampaikan pesan Bupati Merauke agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melihat kembali setiap perencanaan program, terutama dari sisi manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Melalui pendampingan KemenPAN-RB, pemerintah daerah berharap dapat mengetahui sejauh mana kualitas laporan yang telah disusun oleh OPD serta bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki.

"Tujuan kita adalah setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," ujarnya.

Pemkab Merauke sendiri terus berupaya mempertahankan capaian tata kelola pemerintahan, termasuk predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta peningkatan nilai SAKIP yang saat ini berada pada kategori B dan diarahkan menuju kategori BB.

Untuk mencapai target tersebut, seluruh OPD diminta memiliki pemahaman yang sama bahwa setiap program pemerintah harus direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi secara terukur.

Baca Juga: Danlanud Beny Aprianto: Keberadaan Alusista Udara Perkuat Pengawasan Realtime Aktivitas Perbatasan Darat dan Laut

"Ini membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan sinergi bersama. Membangun pemerintahan daerah Kabupaten Merauke membutuhkan kolaborasi yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi seluruh program," tuturnya.(Get)