Merauke - Kepala kampung di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan diminta mengelola dana desa secara transparan dan bertanggung jawab. 

Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Paris Manalu mengingatkan, penyimpangan penggunaan uang negara, terlebih jika disertai unsur kesengajaan atau niat jahat, dapat berujung pada proses hukum.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Paris Manalu saat memberikan arahan kepada para kepala kampung pada worshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2026 di Kabupaten Merauke, Kamis, (12/11/2026) di Kantor Bupati setempat.

Ia menegaskan, kehadiran kejaksaan bukan semata-mata untuk melakukan penindakan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah kampung dalam mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.

Menurutnya, kejaksaan membuka ruang konsultasi bagi kepala kampung yang menghadapi persoalan dalam pengelolaan anggaran. Dengan berkonsultasi dan berkoordinasi sejak awal, berbagai persoalan dapat dibahas sehingga tidak serta-merta masuk ke ranah pidana.

“Kami ini saudara. Berkonsultasilah kalau ada masalah. Ruang itu kami siapkan di kejaksaan. Di samping penegakan hukum dan pengawasan, kami juga membuka ruang agar jika ada temuan, tidak langsung masuk ke ranah pidana. Ada mekanisme yang bisa ditempuh, tetapi harus saling berkoordinasi,” tegasnya.

Meski demikian, Paris mengingatkan bahwa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tidak boleh diabaikan. Jika kewajiban mengembalikan kerugian negara tidak dipenuhi sesuai waktu yang telah diberikan, kejaksaan akan mengambil langkah hukum.

Ia bahkan mengungkapkan, dalam waktu dekat terdapat dua perkara yang tengah diteliti berkasnya dan dipersiapkan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jayapura.

“Dalam minggu ini kami sementara meneliti berkasnya. Minggu depan langsung eksekusi, langsung kirim ke Pengadilan Tipikor Jayapura,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Boven Digoel. Menurutnya, sebelumnya sudah ada tiga pejabat yang ditahan dan proses penegakan hukum terhadap perkara lainnya masih akan berlanjut.

Karena itu, ia meminta para kepala kampung tidak menganggap pengelolaan dana desa sebagai hal yang bisa dilakukan sesuka hati. Dana desa merupakan uang negara yang penggunaannya telah diatur dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Paris mengibaratkan pengelolaan dana desa seperti bertani atau berkebun. Semuanya harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga hasilnya dapat dimanfaatkan. Kepala kampung tidak boleh langsung menggunakan anggaran tanpa melalui tahapan yang benar.

“Jangan belum menanam langsung mau panen. Pengelolaan dana desa itu harus melalui perencanaan, kemudian dilaksanakan dan diurus dengan baik. Kalau langsung mengeksekusi tanpa perencanaan, itu bisa menjadi masalah,” katanya.

Ia juga menekankan empat prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran. Transparansi berarti struktur APBDes, pelaksanaan kegiatan, anggaran, serta alamat pengaduan harus diketahui masyarakat.

Sementara akuntabilitas mengharuskan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kepala kampung juga diminta benar-benar menjalankan tugas di wilayah masing-masing dan tidak meninggalkan kampung sehingga pengawasan terhadap penggunaan dana desa dapat berjalan.

Menurut Paris, apabila seluruh tahapan pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai ketentuan, kepala kampung tidak perlu khawatir menghadapi persoalan hukum. Sebaliknya, penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi, pertanggungjawaban fiktif, maupun kegiatan yang tidak dilaksanakan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Ia berharap para kepala kampung menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam bekerja.

Baca Juga: Warga Kampung Bibikem Konsumsi Air Waduk Keruh, Sumur Bor Bantuan Pemda Tak Berfungsi

“Kehadiran kami bukan mencari gara-gara. Kami ingin menjadi partner. Tetapi ketika uang negara tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi disertai niat jahat, tentu ada konsekuensi hukumnya,” pungkasnya.(Get)