Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Merauke meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berhenti di kawasan perkotaan, tetapi diperluas hingga kampung-kampung terpencil dan wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Hal itu disampaikan dalam peresmian operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Merauke, Jumat (2/10/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan MBG secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia Timur.

Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Bidang Otonomi Khusus, Soleman Jambormias, mengatakan pemerataan layanan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan program MBG di Papua Selatan.

_{Peresmian sekaligus pemantauan dapur MBG di SPPG Kelapa 5 Merauke}

Menurutnya, masih terdapat dapur SPPG yang telah dipersiapkan namun belum dapat beroperasi karena belum memperoleh izin. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar semakin banyak masyarakat yang dapat menerima manfaat program.

“Sesungguhnya masih banyak masyarakat kita yang punya kebutuhan dan banyak dapur juga yang sudah diusahakan, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan izin dan belum diperbolehkan untuk beroperasi,” ujarnya di SPPG Kelapa 5 Merauke.

Ia berharap tim Badan Gizi Nasional (BGN) yang hadir di Merauke dapat menyampaikan aspirasi pemerintah daerah tersebut kepada pemerintah pusat, terutama terkait percepatan izin bagi SPPG yang telah siap.

Soleman mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada wilayah 3T di Papua Selatan. Sebab, sejumlah sekolah yang berada jauh dari pusat kota memiliki kebutuhan pemenuhan gizi yang tidak kalah penting dibandingkan sekolah di wilayah perkotaan.

“Pak Gubernur kemarin berpesan, tolong sampaikan agar 3T ini menjadi perhatian khusus, terlebih di Papua Selatan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan Pemkab Merauke sejak awal telah mengusulkan pembangunan 70 titik SPPG. Namun, hingga saat ini baru tujuh dapur yang telah beroperasi.

Menurut Bupati, jumlah tersebut masih belum sebanding dengan luas wilayah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Merauke.

“Kalau kita ingin ada pelayanan merata kepada seluruh wilayah masyarakat di Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan, mungkin perlu ada kebijakan bahwa bisa menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit atau daerah 3T,” katanya.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang harus dipikirkan dalam memperluas MBG ke daerah terpencil adalah sistem distribusi bahan pangan. Kondisi geografis Merauke membuat pengiriman bahan makanan ke sejumlah kampung membutuhkan strategi dan penanganan khusus.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar penyediaan bahan pangan untuk SPPG sebanyak mungkin memanfaatkan potensi produksi lokal.

Merauke, kata Bupati, memiliki sejumlah komoditas yang dapat mendukung kebutuhan MBG, seperti telur, sayuran dan beras.

“Kalau telur kita di Merauke bisa swasembada telur. Sayur kita juga punya cukup banyak. Tetapi bagaimana kita distribusikan ke SPPG itu yang perlu kita lakukan dan ditangani dengan baik,” ujarnya.

Selain komoditas tersebut, pemerintah daerah juga melihat potensi peternakan untuk memenuhi kebutuhan daging. Pengembangan peternakan terus didorong melalui pembinaan peternak dan program inseminasi buatan.

Bupati juga menilai menu MBG dapat disesuaikan dengan potensi pangan di masing-masing wilayah. Tidak seluruh daerah harus bergantung pada satu jenis bahan pangan pokok.

Wilayah Sota dan kampung-kampung sekitarnya, misalnya, dapat memanfaatkan ubi jalar sebagai sumber karbohidrat. Sementara wilayah yang secara turun-temurun mengonsumsi sagu juga dapat mengoptimalkan komoditas tersebut.

“Kalau misalnya wilayah Sota dan kampung-kampung sekitarnya bisa menggunakan ubi jalar sebagai bahan pokok yang menyediakan ketercukupan karbohidrat. Ada juga wilayah yang sampai sekarang masih menggunakan sagu sebagai bahan pangan utama,” jelasnya.

Dari sisi ekonomi, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BGN, Dohardo Pakpahan, mengatakan perluasan SPPG berpotensi menciptakan perputaran ekonomi baru di daerah.

Ia menyebut, jika target pembangunan 70 dapur SPPG di Merauke terealisasi, setiap dapur diperkirakan dapat menggerakkan dana sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan.

“Kalau misalnya ada 70 dapur sudah terbangun di Merauke, rata-rata per bulan itu bisa memunculkan dana hampir Rp900 juta sampai Rp1 miliar per dapur. Berarti ada perputaran uang setiap bulan yang besar di wilayah Kabupaten Merauke,” katanya.

Operasional SPPG juga membutuhkan tenaga kerja lokal. Setiap dapur, kata Dohardo, dapat melibatkan hingga sekitar 50 orang yang terdiri dari tenaga relawan dan kepala SPPG.

Dengan demikian, program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan permintaan terhadap hasil produksi masyarakat.

Petani, peternak dan nelayan lokal berpeluang menjadi bagian dari rantai pasok MBG melalui penyediaan berbagai komoditas seperti ikan, ayam, telur, sayuran dan bahan pangan lainnya.

Dohardo mengatakan pelaksanaan MBG secara serentak di kawasan Indonesia Timur merupakan bagian dari upaya BGN memperlihatkan keseriusan dalam memperluas program tersebut.

“Pelaksanaan ini dilakukan secara serentak oleh Kepala Badan, supaya ada semacam peringatan raya atau menunjukkan keseriusan BGN dalam melakukan pengelolaan Makan Bergizi Gratis, khususnya di wilayah Indonesia Timur,” ujarnya.

Ia menyebut, meski masih tergolong program baru, MBG dalam sekitar satu tahun delapan bulan telah menjangkau hampir 62 juta penerima manfaat secara nasional. Berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaannya, menurut dia, menjadi bagian dari proses pengembangan dan evaluasi program.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, Damianus Katayu, turut menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, terutama Orang Asli Papua (OAP), dalam rantai pasok MBG.

Menurutnya, program tersebut seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi pemenuhan gizi anak, tetapi juga sebagai peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Hal yang terpenting bagi kami adalah bagaimana rantai pasok dan perputaran ekonomi untuk Orang Asli Papua. Terlepas dari gizi kepada anak-anak, tetapi juga rantai pasok bagi perputaran ekonomi untuk Orang Asli Papua,” katanya.

Damianus berharap masyarakat dan pelaku usaha lokal dapat memperoleh ruang dalam penyediaan kebutuhan MBG, mulai dari ikan, daging, telur, ayam hingga komoditas pangan lainnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemenuhan gizi anak di sekolah perlu didukung kondisi ekonomi keluarga.

“Jangan sampai anak-anak ini makan di sekolah, tetapi ketika pulang ke rumah mereka juga tidak mendapatkan makanan yang baik. Jadi kesejahteraan ini menjadi penting. Selain ekonomi, gizi ini juga penting,” ujarnya.

Baca Juga: Terdapat 20 Unit SPPG di Papua Selatan Telah Berizin Operasional, Satu Masih Tertahan

Karena itu, Damianus menilai penguatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan orang tua perlu berjalan beriringan dengan program MBG, sehingga manfaat program dapat dirasakan tidak hanya oleh anak-anak sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang berada di sekitar rantai pasoknya.(Get)