MERAUKE – Tim Ekspedisi Patriot (TEP) PS018 Universitas Gadjah Mada membahas 36 usulan intervensi untuk Kawasan Transmigrasi Muting bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan Distrik Muting, Ulilin, dan Eligobel. Pembahasan berlangsung dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) tingkat kabupaten di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke, Rabu (4/11/2026), untuk memvalidasi usulan dan menyusun urutan prioritas penanganan. 

Dalam FGD ini, tim mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Merauke. Turut hadir perwakilan pemerintah Distrik Muting, Distrik Ulilin, dan Distrik Eligobel sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan. 

Sambutan dan Pemaparan Hasil Kajian Tim

Kegiatan diawali dengan sambutan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil kajian oleh tim TEP PS018 UGM.

Siraj Fadlulah, anggota TEP PS018 UGM, mengawali sesi dengan menjelaskan latar belakang penyusunan Indeks Kesiapan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi (IIKT). Ia memaparkan hasil penilaian kesiapan infrastruktur antarkampung dan menampilkan peta yang memperlihatkan sebaran tingkat kesiapan di Kawasan Transmigrasi Muting. Hampir 45 persen dari 36 usulan tersebut berkaitan dengan infrastruktur.

Koordinator Lapangan TEP PS018 UGM, Linthang Wijaya, kemudian memaparkan status tata ruang, aspek kelembagaan, dan 36 usulan intervensi yang dirumuskan dari temuan lapangan. Proporsi nilai IIKT sejalan dengan hasil yang diperoleh tim di lapangan, dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan perbaikan infrastruktur untuk mendukung mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, dan akses ke layanan dasar.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke Tahun 2010–2030, Linthang menjelaskan kedudukan Muting sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Ulilin sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Eligobel sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Ia juga menyoroti bahwa akses infrastruktur di Ulilin dan Eligobel, yang berada di kawasan perbatasan negara, belum sepenuhnya mendukung fungsi pelayanan yang diarahkan dalam RTRW.

Melalui FGD ini, tim meminta masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyempurnakan hasil kajian. Tim berharap hasilnya dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan rekomendasi perbaikan infrastruktur dan meninjau arahan tata ruang kawasan.

Tanggapan Narasumber Ahli dan OPD

Setelah pemaparan hasil kajian, narasumber ahli Dominicus Poin memberikan tanggapan dalam sesi yang dimoderatori Achmad Farlan, anggota TEP PS018 UGM. Menanggapi paparan Linthang Cahya, Dominicus menyoroti status tata ruang Kawasan Transmigrasi Muting, terutama kesesuaian antara fungsi pusat pelayanan dalam RTRW Kabupaten Merauke dan kondisi di lapangan.

Perwakilan OPD yang hadir juga menyampaikan tanggapan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Mereka memberikan masukan mengenai instansi yang berwenang menangani usulan, keterkaitannya dengan program yang ada, serta kebutuhan koordinasi lintas instansi. Masukan tersebut menjadi bahan bagi tim untuk menyempurnakan rekomendasi dan memperjelas peran masing-masing instansi dalam tindak lanjutnya.

Suasana pelaksanaan FGD tingkat kawasan yang melibatkan perwakilan OPD terkait Kabupaten Merauke di Ruang Rapat Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rabu (4/11/2026).

Pengisian UIF untuk 36 Usulan Intervensi

Usai sesi tanggapan, Linthang Cahya kembali memimpin pembahasan dan memandu OPD serta perwakilan distrik mengisi penilaian terhadap 36 usulan intervensi. Peserta menilai setiap usulan berdasarkan urgensi penanganan (urgency), dampak bagi masyarakat dan kawasan (impact), serta kelayakan pelaksanaan (feasibility).

Suasana pengisian score urgency-impact-feasibility untuk 36 usulan di Ruang Rapat Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rabu (4/11/2026).

Koordinasi Lanjutan

Baca Juga: Pemkab Merauke Salurkan Hibah Rp13, 26 Miliar Kepada 76 Penerima

Menindaklanjuti hasil FGD, khususnya besarnya kebutuhan intervensi di sektor infrastruktur, tim TEP PS018 UGM membangun koordinasi lanjutan dengan Bina Marga dan Bapperida Kabupaten Merauke. Koordinasi ini selanjutnya akan diikuti dengan kegiatan diseminasi hasil kajian sekaligus serah terima output TEP kepada pemerintah daerah, sehingga usulan prioritas intervensi dan hasil penilaian IIKT dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan program pembangunan daerah.(Tim TEP PS018 UGM)