Berita Utama

Pemkab Merauke Latih 105 Aparatur Gunakan SPAN Lapor, E-NTAGO dan Web Multi Tenant

Merauke - Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar pelatihan penggunaan SPAN Lapor, Absensi E-NTAGO, dan Web Multi Tenant bagi aparatur perangkat daerah. 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Pelatihan yang berlangsung selama lima hari, mulai 16 hingga 20 November 2026, dipusatkan di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Merauke. Kegiatan tersebut diikuti 105 peserta yang merupakan perwakilan dari 50 perangkat daerah, termasuk 11 kelurahan dan Distrik Merauke.

Masing-masing perangkat daerah mengutus dua peserta, yakni satu Kasubbag Umum dan Kepegawaian serta satu operator.

Kabid Pengembangan Layanan pada Dinas Kominfo Kabupaten Merauke, Sabbar Samosir, dalam laporan panitia menjelaskan, pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.

Ia menyebut terdapat lima tujuan utama kegiatan tersebut, yakni meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menggunakan SPAN Lapor untuk pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat, meningkatkan kedisiplinan aparatur melalui penerapan Absensi E-NTAGO, serta meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui Web Multi Tenant.

Selain itu, pelatihan ini juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mendukung percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Merauke.

Ia berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga materi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan di masing-masing perangkat daerah.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Merauke, Abraham Koibur, mengatakan pelatihan SPAN Lapor, Absensi E-NTAGO, dan Web Multi Tenant merupakan bagian dari upaya mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Digital (PEMDI) di Kabupaten Merauke.

Abraham menjelaskan, ketiga sistem tersebut memiliki fungsi penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

SPAN Lapor, katanya, diharapkan dapat mendukung pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat agar diterima, ditindaklanjuti, serta dipantau secara lebih tertib dan bertanggung jawab.

Kemudian, Absensi E-NTAGO diharapkan mampu meningkatkan ketertiban administrasi kehadiran, kedisiplinan, dan tanggung jawab aparatur. Namun, menurutnya, kedisiplinan tidak hanya diukur dari kehadiran, tetapi juga dari pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan Web Multi Tenant akan mempermudah pengelolaan website perangkat daerah sehingga informasi mengenai program, kegiatan, kebijakan, dan layanan pemerintah dapat disampaikan secara lebih terstruktur, mudah diakses, dan transparan.

“Keberhasilan pemerintahan digital bukan hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi juga oleh komitmen seluruh OPD untuk menggunakannya secara konsisten, mengintegrasikan data sesuai kewenangan, menjaga keamanan informasi, serta melindungi data pribadi,” tegasnya, Senin, (16/11/2026).

Abrahaham Koibur berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh di unit kerja masing-masing. Dinas Kominfo juga diharapkan terus memperkuat koordinasi dan memberikan dukungan teknis agar penerapan sistem digital berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bupati Merauke Bidang Kemasyarakatan dan SDM, David Tomtuwok, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur yang tidak mengikuti perkembangan teknologi akan tertinggal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak menggunakan teknologi berarti ketinggalan,” ujarnya.

David mengatakan, perkembangan informasi yang begitu cepat menuntut aparatur pemerintah untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkan aplikasi yang telah disiapkan pemerintah.

Ia juga menekankan pentingnya regulasi sebagai landasan dalam penerapan setiap sistem, termasuk dalam pengelolaan laporan dan dukungan anggarannya. Dengan adanya aturan pendukung, pelaksanaan program memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, fasilitas dan sistem yang telah disiapkan pemerintah harus dimanfaatkan secara optimal, bukan sekadar tersedia, tetapi benar-benar dijalankan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: KKP dan BPJS Ketenagakerjaan Bersinergi Lindungi 318 Nelayan Kecil di Merauke

“Ini harus jalan. Kita sebagai pemerintah bertanggung jawab untuk itu,” tegasnya.(Get)