Berita Utama

Mulai 17 November, Kendaraan di Merauke Diatur Ganjil Genap Saat Isi BBM

Merauke - Pemerintah Kabupaten Merauke mulai menerapkan sistem ganjil genap bagi kendaraan bermotor saat melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU, Selasa (17/11/2026).

Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan antrean sekaligus menata distribusi BBM agar lebih merata.

Penerapan aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan melalui regulasi daerah. 

Selain mengatasi antrean panjang, kebijakan ini juga diarahkan untuk menertibkan kendaraan berpelat nomor luar daerah serta kendaraan yang belum memenuhi persyaratan laik jalan.

Kasatlantas Polres Merauke, Iptu Aditama Tantowi Muharam Kafrawi, menjelaskan bahwa kepolisian dalam kebijakan ini berperan membantu pemerintah daerah, terutama dalam pengawasan dan menjaga keamanan serta kelancaran lalu lintas.

Menurutnya, tahapan sosialisasi telah dilakukan sebelum pemberlakuan sistem tersebut. Pembagian stiker kendaraan dan pelaksanaan uji KIR bahkan sudah berjalan sekitar sepuluh hari.

Ia mengapresiasi partisipasi masyarakat yang dinilai cukup baik dalam mendukung kebijakan tersebut.

"Antusias masyarakat untuk tertib dan ikut berpartisipasi cukup besar. Saat ini masih terus berjalan dan kami bersama-sama melakukan pengawasan," kata Aditama, Senin, (16/11/2026) di Merauke. 

Dalam penerapannya, setiap kendaraan akan menggunakan stiker yang memuat identitas kendaraan dan lokasi SPBU tempat pengisian BBM. Stiker tersebut juga menjadi acuan pengaturan jadwal pengisian berdasarkan nomor polisi ganjil maupun genap.

Dengan mekanisme itu, kendaraan yang telah terdaftar pada SPBU tertentu, seperti Parako atau Amatiani, diarahkan untuk mengisi BBM di lokasi yang sudah ditetapkan. Pengaturan tersebut diharapkan mencegah kendaraan berpindah-pindah SPBU sehingga antrean dapat dibagi secara lebih teratur.

Aditama mengatakan, kebijakan ini merupakan bentuk kerja sama pemerintah daerah dan kepolisian untuk menciptakan pemerataan pelayanan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi.

"Ini merupakan upaya bersama pemerintah daerah dan kepolisian untuk membagi pelayanan secara merata sehingga penyaluran BBM bisa lebih adil dan masyarakat memiliki kesempatan mendapatkan BBM khususnya BBM subsidi," jelasnya.

Meski demikian, sejumlah hal masih akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Salah satunya kemungkinan adanya kendaraan, terutama sepeda motor, yang melakukan pengisian BBM berulang kali di satu SPBU maupun berpindah ke SPBU lainnya.

Aditama menyebutkan, persoalan tersebut belum dapat disimpulkan karena penerapan sistem ganjil genap masih berada dalam tahap uji coba. Evaluasi akan dilakukan bersama Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut efektif mengatasi persoalan antrean BBM.

"Karena ini masih uji coba, nanti kita lihat perkembangannya. Apa yang positif akan kita lanjutkan, sedangkan hal-hal yang masih kurang bermanfaat akan kita evaluasi untuk perbaikan," pungkasnya.

Melalui penerapan sistem ini, pemerintah berharap antrean kendaraan di SPBU Merauke dapat lebih terkendali, sekaligus menciptakan penyaluran BBM yang tertib dan memberikan kesempatan pelayanan secara lebih merata kepada masyarakat.

Salah satu sopir kendaraan yang memilih namanya tidak disebutkan mengatakan, untuk bisa mengantri solar dirinya harus mengurus stiker di Lantas Polres Merauke. Nampak antrean kendaraan di sepanjang jalan depan Satlantas Polres Merauke karena para sopir ikut mengurus prosedur yang sama. 

Baca Juga: Operasi Zebra di Merauke Sasar Pelanggaran Berisiko

"Ini baru awal jadi saya belum banyak tahu, Mudah-mudahan bisa lebih tertib, lancar dan tujuan yang diinginkan pemerintah tercapai," tandasnya.(Get)