Merauke - Program kerjasama Pemerintah Daerah Tanah Papua 2022-2024 untuk Corruption Prevention in the Forestry Sector (CFS) bersama Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Gesellschaft mit beschrankter Haftung) akan dituangkan dalam Memorandum of understanding (MoU). 

Ruang lingkup program kerjasama yakni 

1. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat lokal serta stakeholder lainnya terpilih dalam pencegahan korupsi di sektor kehutanan. 

2. Peningkatan partisipasi masyarakat di sektor kehutanan

3. Pengembangan pendekatan digital dalam pencegahan korupsi, dan

4. Pengembangan platform multi-stakeholder dalam pencegahan korupsi di sektor kehutanan. 

Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengungkapkan bahwa pemerintah PPS menyambut baik kerjasama dengan GIZ dalam rangka melakukan langkah-langkah pencegahan dalam kegiatan pembangunan maupun layanan publik secara khusus di bidang kehutanan. Ini disampaikan Apolo Safanpo dalam pertemuan yang digelar di Gedung Negara kemarin, Senin (27/2/2023) dihadiri tim GIZ, World Resources Institute (WRI) Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, Dinas Kominfo PPS dan pihak terkait. 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ adalah perusahaan internasional milik pemerintah federal Jerman yang beroperasi di berbagai bidang di lebih dari 130 negara. GIZ umumnya bekerja sama dengan pemerintah negara, lembaga negara, dan sektor swasta. Sementara World Resources Institute (WRI) Indonesia, didirikan di Indonesia dengan nama Yayasan Institut Sumber Daya Dunia, adalah lembaga kajian independent yang mendorong pembangunan sosio-ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. 

"Pada intinya kami pemerintah Papua Selatan menyambut baik kerjasama ini, setelah dituangkan dalam MoU maka akan ditindaklanjuti," ungkap Pj Gubernur PPS.

Dikatakan, pencegahan di bidang kehutanan perlu ada pendidikan anti korupsi yang baik kepada semua stakeholder yang sudah berkecimpung di dalam bidang kehutanan baik di sektor pemerintah daerah maupun sektor swasta yang beroperasi di wilayah kerja Provinsi Papua Selatan. 

"Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Selatan menyambut baik kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak GIZ dan WRI agar teman-teman dari Inspektorat dapat memberikan edukasi kepada seluruh stakeholder baik pemerintah maupun masyarakat yang ada di provinsi kami khusus pihak swasta yang bergerak dalam kehutanan," ujar Apolo.

Adapun wilayah Papua dan Papua Barat yang diajak kerjasama dengan GIZ adalah Provinsi Papua di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, Provinsi Papua Tengah ada di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat Daya di Kabupaten Tambrauw, Sorong Selatan, Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. 

Progres program kerjasamanya:

1. Studi pemahaman gratifikasi dan nilai-nilai anti korupsi dalam prespektif antropologi melalui kerjasama dengan Pusat Studi Melanesia UNCEN. 

2. Studi gender dan anti korupsi di sektor kehutanan melalui kerjasama dengan pusat Studi Gender dan Anak UNCEN. 

3. Konsep Free Prior Informed Consent (FPIC) dalam proses perizinan diperkenalkan dan diintegrasikan dalam pelatihan perizinan berintegritas. 

4. Keberadaan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) tersertifikasi LSP KPK. 

5. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Kevel-1

6. Inisiasi Multi-stakeholder Platform (MSP) terkait tata kelola kepemerintahan yang baik di sektor kehutanan bersama WRI. 

7. Lokakarya Whistle Blowing Sistem (WBS) tindak pidana korupsi terintegrasi.(Get)