Merauke - Eliminasi malaria menjadi agenda nasional bahkan global guna mengejar target eliminasi malaria di tahun 2030.

Data kasus malaria tahun 2024 (e-Sismal per 31/12/2024) terlaporkan 48.573 kasus dengan jumlah pemeriksaan sebanyak 183.320 pemeriksaan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2023) yakni kasus yang terlaporkan 30.296 kasus dengan jumlah pemeriksaan 149.225 pemeriksaan. 

Kasus malaria tertinggi berturut-turut Kabupaten Asmat (21.876 kasus), Boven Digoel (12.259 kasus), Mappi (9.945 kasus) dan Merauke (4.493 kasus) yang terendah. Peningkatan kasus dan jumlah pemeriksaan ini ditengarai pencatatan dan pelaporan yang makin baik. 

Pada tahun (2024) 107 dari 114 fasilitas kesehatan mencatatkan dan melaporkan di e-Sismal (Sistim Informasi dan Surveilans Malaria). Sementara pada tahun (2023) 91 dari 114 fasilitas kesehatan yang melaporkan di e-Sismal. Lebih sedikit fasilitas kesehatan yang melaporkan kasus dibandingkan tahun 2024. 

Pencatatan dan pelaporan kasus 2024 ini masih terus berlangsung sampai sekitar akhir bulan Januari 2025. Dengan data surveilans yang baik dan tervalidasi diharapkan daerah mendapat gambaran yang tepat terkait beban dan penyebaran kasus malaria sampai pada level kelurahan/kampung. 

Di penghujung tahun 2024, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan telah memfasilitasi pertemuan validasi data malaria (7 Desember 2024) yang dihadiri pengelolah program malaria dari dinas kesehatan 4 kabupaten, Asmat, Boven Digoel, Mappi dan Merauke bersama pengelolah malaria di fasilitas kesehatan dan mitra seperti Gapai Harapan Papua, SR/SSR Perdhaki dan UNICEF. 

Pertemuan yang dibuka oleh Agustinus Muyak, SKM sebagai Kepala Seksi P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan ini menghasilkan beberapa rekomendasi terkait pengelolaan program malaria. Rekomendasi ini kemudian disampaikan pada Pertemuan Monev Percepatan Eliminasi Malaria Papua (16 Desember 2024) yang difasilitasi Tim Kerja Malaria- Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI. 

Pada pertemuan tersebut terumuskan lima point yang menjadi strategi dan terobosan Provinsi Papua Selatan pada tahun 2025. Lima point tersebut adalah :

1.Mendorong kolaborasi Kabupaten Asmat, Boven Digoel, Mappi dan Merauke supaya melaksanakan kegiatan malaria secara serentak pada waktu yang bersamaan, dimulai dari kampung atau wilayah yang saling berbatasan. Strategi ini diharapkan dapat menjaring kasus malaria yang ditularkan karena mobilisasi masyarakat

2.Melaksanakan validasi data malaria kabupaten per 3 bulan secara bersamaan secara online dengan fasilitas zoom 

3.Melaksanakan paket intervensi penemuan kasus di dalam gedung dan luar gedung di wilayah-wilayah yang menjadi hotspot (kasus terbanyak) dengan strategi TOKEN (Temukan Obati Kendalikan Vektor) dan MOMAL (Minum Obat Massal). Program perlu memastikan cakupan yang tinggi dari intervensi inti dasar pengendalian malaria, seperti diagnosis dan pengobatan dini yang dilaksanakan berbarengan dengan pengendalian vektor, seperti larvasida, manajemen lingkungan, distribusi kelambu malaria dan penyemprotan residu dalam ruangan

4.Memperkuat integrasi malaria dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) melalui pemeriksaan malaria pada kunjungan ibu hamil dan layanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) di seluruh puskesmas serta memastikan penanganan malaria kongenital pada bayi baru lahir di Rumah Sakit

5.Advokasi kebijakan daerah untuk memastikan tersedianya peraturan dan pembiayaan yang berkelanjutan. Dukungan yang sama diharapkan datang dari pihak swasta tetapi juga perusahaan swasta, komunitas keagamaan, organisasi pemuda dan sosial, PKK dan aparatur distrik dan kampung.

Ketahui bahwa malaria mengancam keberlangsungan kehidupan generasi saat ini dan masa akan datang. Anak-anak yang lahir dari ibu malaria menyebabkan berat bayi lahir rendah dan kecerdasannya menurun. Anak-anak yang menderita malaria akan sulit fokus belajar di sekolah. Malaria juga menyebabkan produktifitas masyarakat menurun.(Get)