Merauke - Tingginya anak usia dini yang tidak mengenal huruf dan tidak bisa membacanya di Tanah Papua, Pemerintah RI bersama UNICEF melakukan kerjasama dengan pemerintah Papua dan Papua Barat menerapkan model literasi kelas awal untuk kelas 2 dan 3 di Sekolah Dasar. 

Program literasi ini diawali dengan mendampingi para guru untuk bisa mengajarkan kemampuan baca, menulis dan menghitung kepada siswa secara lebih sistematis. UNICEF bersama beberapa mitra turun ke sekolah-sekolah untuk mendampingi guru dalam memperbaiki kualitas pengajaran mereka. 

"Sejak 2015 program dijalankan, sekitar tahun 2017 setelah dilakukan assessment, hasilnya sekitar 27 persen menurun dari yang sebelumnya 50 persen angka buta huruf di Papua dan Papua Barat. Karena hasilnya cukup bagus, kemudian pemerintah pusat melalui Mendagri Cahyo Kumolo kala itu mengeluarkan surat edaran untuk mereplikasi program tersebut oleh pemerintah daerah," terang Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Perwakilan Tanah Papua Aminuddin Muhamad Ramdan, Senin (15/5/2023) di Halogen Hotel Merauke pada sela-sela kegiatan uji coba dan finalisasi panduan perencanaan dan penganggaran literasi kelas awal di daerah program kerja sama Pemerintah RI-UNICEF. 

Uji coba dan finalisasi panduan perencanaan dan penganggaran literasi kelas awal 
di Papua Selatan.

Seiring berjalannya waktu, UNICEF mendorong program yang sama ke daerah lain, namun sering kali terkendala mekanisme penganggaran di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, UNICEF bersama dengan Ditjen Bina Bangda dari Kemendagri sedang melakukan penyusunan panduan Replikasi program literasi kelas awal untuk daerah.

Kerjasama yang sama dilanjutkan dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan yang kini baru dimekarkan menjadi DOB. 

Kebetulan PPS memang berkomitmen melakukan program replikasi ini di empat kabupaten Papua Selatan, bahkan sudah melaksanakannya di Merauke dan Asmat.

"Karena itu kita dari Kemendagri bersama UNICEF kita datang ke sini untuk melihat situasi bagaiman proses pelaksanaan, bagaimana proses penganggarannya dan bagaimana implementasinya seperti apa sampai bisa berjalan. Selanjutnya bisa diadopsi ke daerah lain di Indonesia selain tanah Papua," sambung Aminuddin. 

Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Aloysius Jopeng mengutarakan bahwa langkah pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan PPS melakukan bekerjasama dengan UNICEF adalah upaya pemerintah untuk menekan angka buta huruf di Papua Selatan.

"Ini sebagai langkah dan upaya Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk menekan angka buta huruf di Selatan," tandasnya.(Get)