Merauke - Aliansi Mahasiswa Provinsi Papua Selatan melakukan aksi demo damai di Gedung DPRP Provinsi Papua Selatan untuk menyuarakan beberapa poin tuntunan melalui anggota legislatif.

Pihaknya menyatakan sikap siap mengawal kebijakan pemerintah yang menimbulkan masalah di kalangan masyarakat, di antaranya:

1. Kajian ulang Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

2. Cairkan tunjangan kinerja dosen

3. Evaluasi efisiensi anggaran di sektor pendidikan di antaranya kebijakan pemotongan beasiswa dan tunjangan dosen 

4. Sahkan RUU masyarakat adat

5. Evaluasi PNS bermasalah

6. Evaluasi program makan bergizi gratis 

7. Tolak multifungsi ABRI

8. Berhenti membuat kebijakan-kebijakan tanpa didasari riset ilmiah

9. Wujudkan Kamtibmas di Kabupaten Merauke 

10. Apabila pihak kedua tidak dapat menindaklanjuti maka dalam waktu satu bulan aksi berikutnya akan dilakukan pihak pertama

11. Pihak pertama meminta Rapat Dengar Pendapat bersama DPR dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Aksi yang dilakukan Jumat, (21/2/2025) ini disambut baik anggota DPRP Papua Selatan di Merauke. Kesempatan tersebut disampaikan poin tuntutan sekaligus perwakilan mahasiswa meminta agar dilakukan penandatanganan pakta integritas antara kedua pihak. Namun, dalam kesempatan yang sama hanya empat orang anggota dewan yang hadir dan belum ada komisi penanggungjawab maka empat anggota dewan keberatan untuk tidak melakukan penandatanganan pakta integritas tapi menerima poin tuntutannya. 

_{Baca Juga : British Embassy di Jakarta akan Melakukan Audiens Bersama KPU Provinsi Papua Selatan}

"Pada prinsipnya kami menerima semua aspirasi masyarakat karena ini rumah aspirasi, tetapi aspirasi itu ada prosedur yang harus dibahas secara internal oleh DPR kemudian pihak-pihak terkait di eksekutif. Setelah menghasilkan poin dalam rapat, lalu ketika mau teruskan ke pusat baru di situlah kita bisa tandatangani pakta integritas. Kami bukan menolak aspirasi mahasiswa," ujar Ferdinan Bokowi dari Fraksi Golkar usai RDP dengan mahasiswa. 

Penolakan anggota dewan untuk menandatangani pakta integritas tersebut membuat mahasiswa geram dan meninggalkan ruang rapat sambil mengatakan bahwa anggota DPR Provinsi Papua Selatan menolak aspirasi masyarakat.(Get)